(Penelitian ini dalam format paper yg dipresentasikan dalam simposium internasional Asosiasi Studi Jepang, penelitian lengkap bisa dilihat di perpustakaan UI dan Pusat Studi Jepang, penelitian format jurnal dapat dilihat di https://www.academia.edu/28646676/PRAGMATISME_POLITIK_SOKA_GAKKAI_TERKAIT_KOALISI_KOMEITO_DAN_LIBERAL_DEMOCRATIC_PARTY_DALAM_KESEPAKATAN_REINTERPRETASI_PASAL_9_KONSTITUSI_JEPANG)
Rizki Hakiki Valentine, M.Si
University of Indonesia
This research
analyzes the support of the Soka
Gakkai towards the Komeito and LDP coalition to reinterpret the Article 9 of
the Japanese Constitution. As preliminary study this research employs qualitative
method by
collecting and analyzing data through literature review and some official data that are published by the media
and websites related to the research object. The results
showed that political pragmatism of Soka Gakkai is the main reason of why Soka
Gakkai keeps supporting the Komeito and LDP
coalition on the issues of the reinterpretation of the Article 9. This research identified some interests
behind the support of Soka Gakkai i.e: (1) political
interests; Soka Gakkai's desire to dominate the whole of Japan by participating
in the decision-making activities and influencing the government policies as
well as controlling the media and the public figures, (2) economic interest;
securing the assets and properties of the Soka Gakkai.
PENDAHULUAN
Trauma akibat kekalahan
Jepang dalam Perang Dunia II dan banyaknya jumlah korban jiwa dalam peperangan,
membuat masyarakat Jepang lebih berhati-hati dalam memilih keterlibatan mereka
untuk perang serta mendorong lahirnya kebijakan; (1) Jepang tidak akan pernah
mengirim kembali pasukannya ke luar negeri, (2) Jepang akan menjadi lebih
sensitif terhadap kritik yang datang dari luar negeri, dan (3) Jepang hanya
akan fokus mengejar kemakmuran ekonomi. Salah satu hal yang mendukung tindakan
ini adalah dibuatnya pasal 9 dalam undang-undang negara oleh AS yang melarang
atau membatasi ruang gerak militer Jepang serta pembukaan undang-undang yang
mencerminkan bahwa Jepang adalah negara yang pasifis. Di Jepang, salah satu
partai politik Jepang yang memiliki kebijakan dasar mengenai pasifisme adalah
partai Komeito (Clean Government Party). Komeito merupakan sebuah partai yang
didirikan dengan campur tangan organisasi agama Budha di Jepang, Soka Gakkai,
pada 17 November 1964, yang melandaskan ajarannya pada Nichiren dan pada
pemikiran petinggi-petinggi organisasi tersebut
Pada 1990-an ide untuk
reinterpretasi pasal 9 kembali mencuat hingga masa pemerintahan Abe Shinzo pada
2007 dan sebagai partai koalisi LDP, Komeito secara umum mendukung agenda
politik dan kebijakan-kebijakan LDP, termasuk reinterpretasi konstitusi pasal 9
yang diajukan oleh LDP pada 2014 dengan tujuan ikut serta dalam kegiatan
pertahanan diri kolektif dan turun tangan dalam konflik luar negeri. Sementara
itu, Soka Gakkai yang menentang rencana reinterpretasi pasal 9 justru
menyatakan dukungannya pada Komeito agar tetap berada dalam koalisi bersama LDP
yang kebijakannya tidak sesuai dengan ideologi.
Penelitian ini dilakukan
dengan tujuan untuk mengkaji dan menganalisis kepentingan Soka Gakkai yang
mendukung partai Komeito untuk tetap berada dalam koalisi pemerintahan bersama
LDP dengan kebijakan yang bertolak belakang dengan ideologinya. Secara umum,
penelitian ini memperlihatkan bahwa perilaku organisasi sering kali
bertentangan dengan ideologinya dipengaruhi oleh pragmatisme politik terkait
kepentingan-kepentingan tertentu yang ingin dicapai.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan
penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi
literatur/kajian pustaka, studi data resmi yang dipublikasikan oleh media masa
dan situs resmi yang terkait langsung dengan objek penelitian seperti situs
Soka Gakkai, situs resmi milik partai Komeito dan LDP, jurnal ilmiah online dan
situs lain yang relevan untuk memperkuat analisa. Data primer yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data dari media surat kabar, buku-buku, jurnal
ilmiah dan data resmi yang dipublikasikan dari media masa dan media elektronik
lainnya. Sementara data sekunder yang digunakan adalah data hasil interview
yang telah dipublikasikan oleh media masa atau ditayangkan oleh media
elektronik. Untuk menganalisis data, penulis akan menggunakan metode deskriptif
yang secara mendalam memberikan gambaran politik sesuai kondisi realitas dengan
akurat sesuai dengan masalah yang sedang dikaji.
HASIL PENELITIAN
Eksistensi LDP sebagai
partai penguasa yang berkoalisi dengan Komeito tidak bisa dipisahkan dengan
Soka Gakkai sebagai patron Komeito yang mengakomodir dukungan untuk Komeito
yang berasal dari pengikut sekte berupa voting saat pemilu. Dengan dukungan
politik yang stabil dan terjamin, LDP menjadi partner koalisi Komeito
untuk berbagi basis dukungan yang menjanjikan suara mayoritas di Diet. Pola
patronasi seperti inilah yang mencerminkan klientelisme politik di antara
partai politik dan kelompok keagamaan di Jepang. Pola Interaksi Soka Gakkai
dengan koalisi Komeito-LDP penuh dengan kontroversi karena pasca Perang Dunia
II, pemisahan urusan negara dan agama sudah diabadikan dalam konstitusi.
Kerangka ideologi pasifisme Komeito juga berasal dari Soka Gakkai. Tujuan utama
dari Soka Gakkai adalah pembentukan demokrasi parlementer di mana setiap
individu telah tersadar untuk menjalankan prinsip-prinsip agama Buddha yang
akan memajukan kesejahteraan seluruh rakyat. Komeito dan Soka Gakkai menempatkan
dorongan yang cukup besar dalam pemenuhan keinginan material selama hidup,
alih-alih mengorbankan di dunia untuk kepentingan di akhirat.
Dukungan Soka Gakkai
terhadap Komeito menjadikan Komeito sebagai partai kecil yang memiliki kekuatan
yang sangat berarti bagi LDP baik di tingkat majelis tinggi ataupun majelis
rendah. Komeito sebagai mitra LDP, bisa memodifikasi namun tidak dengan terbuka
melawan kebijakan LDP karena kedua partai saling menguntungkan dalam kerja sama
antar partai. Komeito mengendalikan pengaruh atas LDP karena empat alasan: (1)
Untuk memaksimalkan jumlah kursi LDP dan kepentingan pengesahan undang-undang,
LDP secara insentif berkoalisi dengan Komeito yang dapat memberi mereka suara
terbanyak di Diet. (2) LDP perlu pemilih dari pihak lain selain pendukung
mereka sendiri untuk mempertahankan daya saingnya di distrik anggota tunggal.
(3) Tidak ada pihak lain yang dapat menjamin dukungan yang konsisten pada LDP
selain Komeito. (4) Komeito memberikan perlindungan politik untuk keputusan pertahanan
yang kontroversial. Sebaliknya, LDP juga memegang pengaruh atas Komeito karena
dua alasan: (1) Dalam percampuran sistem distrik anggota tunggal dan sistem
pemilihan Proporsional-Representation yang diimplementasikan
pada 1996, sulit bagi Komeito untuk bersaing sehingga perjanjian pra-pemilu
memungkinkan Komeito untuk mengatasi hambatan ini dan meningkatkan jumlah
pemilih mereka. (2) Menjadi bagian dari pemerintahan koalisi memungkinkan
Komeito untuk mengklaim bahwa ia memiliki pengaruh lebih besar pada keputusan
kebijakan.
Rencana reinterpretasi
Pasal 9 yang makin matang membuat Komeito ikut menyatakan persetujuannya untuk
menafsirkan ulang Pasal 9. Menariknya, Soka Gakkai justru menyatakan
penerimaannya terhadap keputusan Komeito yang bertentangan dengan ideologi
pasifisme tersebut. Sikap yang kooperatif dalam merespon keputusan Komeito ini
merupakan wujud pragmatisme Soka Gakkai dalam berpolitik. Kebenaran menjadi
sangat relatif dan bergantung pada kondisi di sekeliling Soka Gakkai yang bisa
dimanfaatkan untuk mencapai kepentingannya.
A. Kepentingan Politik
Dominasi
Soka Gakkai Di Seluruh Jepang
Sebagai kelompok
kepentingan, kiprah Soka Gakkai mempertahankan Komeito dalam koalisi mempunyai
kepentingan-kepentingan tertentu. Bagi Soka Gakkai, Komeito merupakan alat yang
berperan sebagai perisai dari sekte dan pimpinan Soka Gakkai yang mempromosikan
tradisi Budhisme militan sekaligus memasukkan ajaran Nichiren dalam kehidupan
bermasyarakat dan sendi-sendi pemerintahan.
Mentri Kesehatan koalisi
kabinet 1993-1994, Keigo Ouchi, mengatakan bahwa politikus Komeito cenderung
mengutamakan loyalitas pada Ikeda Daisaku, dan menempatkan loyalitas terhadap
negara diprioritas selanjutnya. Bagi Ouchi, hal tersebut cukup mencengangkan.
Dalam wawancara dengan BBC World News and Current Affairs, Ouchi juga
menyatakan kesaksiannya bahwa pemimpin Soka Gakkai, Ikeda Daisaku kerap kali
menyatakan ambisinya untuk menjadikan organisasi Soka Gakkai berhasil mengambil
alih politik Jepang dan menjadi satu-satunya pemimpin dalam pemerintahan.
Sementara itu, Kato Koichi, mantan sekretaris umum LDP memberikan informasi
pada 1996 ketika Los Angeles Times mewawancarainya mengenai Soka Gakkai. Kato
menyebutkan salah satu ambisi Ikeda adalah mengontrol negara Jepang.
Melalui fusi politik dan
agama Budha, Soka Gakkai berusaha mewujudkan "Demokrasi Budha" dengan
mengkombinasikan demokrasi Barat dan demokrasi marxist dengan agama, moral dan
doktrin sosial Nichiren sebagaimana interpretasi Nichiren Shoshu. Sistem politik
seperti ini akan menjadi salah satu hal yang bisa menjamin "kebebasan,
martabat, dan kesetaraan" seluruh masyarakat. Dalam wawancaranya dengan
Seikyo Shimbun, pada 2001, Ikeda menyatakan harapannya agar Komeito tetap setia
terhadap prinsip melayani masyarakat, memikul tuntutan dan tanggung jawab
paling berat sebagai partai politik yang menarik bagi semua orang Jepang karena
selama ini Komeito sudah mendukung platform yang berbasis pada prinsip-prinsip
kemanusiaan dan menempatkan kehidupan manusia dan kesejahteraan sosial sebagai
prioritas tertinggi. Melalui Komeito yang berkoalisi dengan partai penguasa,
Soka Gakkai terus mengupayakan agar Soka Gakkai bisa mendominasi seluruh
Jepang.
Dominasi itu dilakukan
dengan langkah-langkah tertentu yang membuat Soka Gakkai bisa ikut mengarahkan
keputusan negara sesuai dengan misinya. Langkah-langkah tersebut antara lain:
1. Partisipasi
Dalam Pembuatan Keputusan dan Arah Kebijakan Negara
Keputusan Soka Gakkai
untuk benar-benar aktif dalam usaha perdamaian dan dunia politik dengan
mendirikan Komeito membuat Soka Gakkai memiliki andil dalam urusan politik dan
hubungan antar negara. Hal ini bisa dilihat dari fakta bahwa Soka Gakkai
terlibat dalam upaya perbaikan hubungan Cina dan Jepang pada tahun 1960-an
dimana Soka Gakkai mendesak hubungan Sino-Jepang lebih dekat dan membuat usulan
mereka sendiri ke Beijing. Hubungan yang hangat antara China dan Soka Gakkai
terus terbina dengan baik berkat upaya Komeito dan Soka Gakkai.
Soka Gakkai juga
memiliki kekuatan yang cukup disegani oleh partai oposisi karena kemampuannya
dalam menggalang dukungan. Dengan memiliki kekuatan politik yang cukup kuat,
Soka Gakkai bisa melakukan penggalangan massa untuk menekan pemerintahan
melalui demonstrasi. Soka Gakkai bisa ikut menyalurkan partisipasinya dalam
pengambilan keputusan dalam skala yang lebih luas dan mempengaruhi arah
kebijakan negara melalui Komeito. Oleh karena itulah, dalam mewujudkan
keinginan Soka Gakkai untuk mendominasi Jepang, Soka Gakkai harus tetap
memberikan dukungan pada Komeito agar terus bertahan dalam koalisi
pemerintahan.
2. Kontrol
Media dan Public Figure
Acara media merupakan
cara politisi, dan para pemimpin, memerintah dan mengendalikan masyarakat
melalui acara media sehingga organisasi berita merasakan suatu kewajiban untuk
melindungi para pemimpin. Media, memiliki dua peran, baik itu mengalihkan perhatian
politik ataupun melengkapi realitas politik. Media juga berperan untuk
mengupayakan transparasi politik untuk membantu masyarakat memantau jalannya
pemerintahan dan perilaku pemerintah. Dalam kasus yang dibahas dalam penelitian
ini, posisi Soka Gakkai dalam menyikapi media tidak mencerminkan transparansi
politik. Keterlibatannya dalam politik Jepang membuat Soka Gakkai memanfaatkan
kekuatan politiknya untuk menekan media dan mengajukan sensor atas media yang
memberitakan sesuatu yang dianggap tabu. Salah satu contohnya adalah keinginan
Soka Gakkai untuk menyensor beberapa tayangan, salah satunya adalah acara The
Chanting Millions yang disiarkan oleh BBC karena acara dianggap mengekspos
hal-hal yang tabu bagi Soka Gakkai seperti finansial, keyakinan, dan pelanggaran
pasal 20 konstitusi Jepang. Soka Gakkai menjalankan protes kerasnya karena
menganggap media mendistorsi fakta dan tidak memahami apa yang dilakukan oleh
organisasi Soka Gakkai.
Sejak Komeito secara
resmi berkoalisi dengan LDP pada 1999, pemberitaan media mengenai Soka Gakkai
secara signifikan berkurang. Hal ini terjadi karena Soka Gakkai dan Komeito
berusaha menggunakan kekuatan politiknya untuk menekan publikasi. Meskipun begitu,
Soka Gakkai tetap memanfaatkan media masa sebagai media pencitraan. Media yang
dikontrol oleh Soka Gakkai banyak menayangkan para publik figur berbakat yang
banyak digemari masyarakat. Beberapa selebriti terkenal yang diandalkan oleh
Soka Gakkai antara lain adalah Masami Hisamoto, Satomi Ishihara, Hidekazu
Nagai, Tamaki Sawa, Izumi Yukimura, Linda Yamamoto yang sering kali tampil
dalam acara-acara besar yang diadakan oleh Soka Gakkai untuk menarik perhatian
ribuan orang dan mengubah citra Soka Gakkai sebagai organisasi militan yang
agresif.
B. Kepentingan
Ekonomi
Soka Gakkai telah
menerima sertifikasi sebagai badan usaha keagamaan pada 1952 dari Tokyo
Bureau's Administration Guidance Department. Organisasi keagamaan dan urusan
negara yang secara jelas tidak diperkenankan untuk saling mengintervensi, telah
tertuang dalam konstitusi Jepang pasal 20. Hal itu menjadi alasan bahwa Soka
Gakkai tidak perlu membayar pajak pada negara atas pendapatan dan anggaran
belanja. Kontribusi kepada organisasi keagamaan Jepang tidak dikenakan baik
pajak atau inspeksi. Mereka bebas untuk mengumpulkan dan mempergunakan uang
sesuai dengan kebutuhan mereka. Sementara itu, kegiatan bisnis yang lebih luas
dikenakan pajak yang jauh lebih rendah daripada bisnis yang dimiliki oleh
kelompok non-agama. Organisasi ini berafiliasi dengan beberapa perusahaan besar
dan menjalankan bisnis dengan keuntungan finansial yang cukup besar.
· Pengamanan
Aset dan Kekayaan
Kontrol Soka Gakkai
terhadap media membuat informasi mengenai aset Soka Gakkai menjadi sangat
eksklusif. Oleh karena itu penulis banyak memanfaatkan media internet dan
pemberitaan dari media Barat untuk menggali informasi mengenai kondisi
finansial Soka Gakkai. Para ahli memperkirakan bahwa Soka Gakkai memiliki
lebih dari 1000 hak milik di seluruh Jepang dengan total aset lebih dari 10
trilyun Yen. Selain itu, banyak situs internet yang ditulis oleh
pihak-pihak dengan berbagai latar belakang, menyebutkan bahwa Soka Gakkai
berafiliasi dengan banyak perusahaan besar. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi
dan urusan finansial Soka Gakkai tetap diketahui oleh publik walau tidak
diekspos oleh media massa.
Berikut adalah
perusahaan yang berafiliasi dengan Soka Gakkai:
1. HUSER (Human
User Company)
2. Sekisui House
3. ITO EN, Ltd.
4. Yakult Honsha
Co., Ltd.
5. Book Off
6. Tsutaya, Culture
Convenience Club Co. Ltd.
7. UNIQLO Co., Ltd.
8. H.I.S Co., Ltd.
9. Club Tourism
10. Kinki Nippon Tourist Co., Ltd
11. Kontetsu International Express Inc.
12. Watami Ltd.
13. Monte Rosa Ltd.
14. Tokyo Disneyland
15. Nitori
16. Yamada Denki
17. Aoyama Trading
18. Takarazuka Girls Operetta
19. Troupe
20. Hokke Club
21. Wagon Road
22. Tenka Ippin (Ramen Shop)
23. Shinryo Corporation
24. ILYA Co.
25. Grapstorn Ltd.
26. Transformer Arts of Animated Cartoon
Production
27. Studio Alice
28. Toho Pharmaceutical
29. Anabuki Construction Company
30. Mitsubishi Bank
Sementara itu,
perusahaan berikut ini tidak secara resmi berafiliasi dengan Soka Gakkai, namun
bekerja di bawah kontrol Soka Gakkai: (1) Japan Railways (2) AVEX (3) Doutour
Coffee (4) NAMCO (5) Don Quijote (6) Daisho 100 Yen Shop (7) Asics (8) Nippon
Ham (9) Lotteria (10) K1
Adapun perusahaan milik
Soka Gakkai berikut omset tahunannya (¥):
1. Seikyou Shimbun
2. Japanese books
transportation (11,3 M)
3. Nitiei (1,1 M)
4. Shinano
facilities management (3,6 M)
5. Nikkou guard
security (1,6 M)
6. Creation company
(3,6 M)
7. Glory
construction (2,9 M)
8. Tokyo
Broadcasting System
9. Seven &
Holdings
10. Shio publisher (4,5 M)
11. The third civilization company (1 M)
12. Otori study (3,8 M)
13. TOKO (1,9 M)
14. Fuji white lotus company (1,9 M)
15. Hito Communications Benesse
Pengaruh Soka Gakkai
dalam koalisi politik antara Komeito dan LDP membuat Soka Gakkai mulai
mengontrol media dan membuat kepentingan ekonomi dan finansial Soka Gakkai
tidak terekspos oleh publik. Dukungannya terhadap partai LDP melalui Komeito
dan keterlibatan Komeito dalam membantu LDP mengesahkan undang-undang
pengiriman pasukan Jepang ke luar negeri pada 1992, membuat pemerintahan Jepang
yang dipimpin oleh LDP cenderung memihak pada Soka Gakkai pada saat skandal
keuangan Soka Gakkai terungkap. Kelompok Soka Gakkai pernah terlibat kasus
penggelapan pajak sebesar 4,5 juta dolar AS, skandal pasar saham, dan skandal
yang melibatkan dugaan penghilangan dana transaksi dua lukisan Renoir yang
melibatkan Mitsubishi Corporation. Michio Watanabe kembali mengakui dalam
sebuah wawancara majalah tahun 1993, pemerintahan LDP membatalkan kasus pajak
yang ditujukan pada Soka Gakkai. Dengan media yang bungkam, privasi Soka Gakkai
mengenai seberapa besar asset dan kasus finansialnya tidak diekspos ke ruang
publik.
KESIMPULAN
Kepentingan politis yang
berusaha dicapai oleh Soka Gakkai dengan mempertahankan Komeito dalam koalisi
dengan LDP adalah membuat Soka Gakkai mendominasi Jepang dan mewujudkan negara
dan pemerintahan berdasarkan demokrasi Budha. Hal ini dilakukan dengan cara:
(1) Berpartisipasi Dalam Pembuatan Keputusan dan Arah Kebijakan Negara, (2)
Mengontrol media massa dan public figure. Sementara itu, kepentingan ekonomi
yang berhasil dicapai oleh Soka Gakkai dalam koalisi Komeito dengan LDP adalah
sekuritas aset dan kekayaan Soka Gakkai sendiri. Hal ini tidak bisa dipisahkan
dari kekuatan politik Soka Gakkai dalam mengontrol media. Media yang cenderung
‘diam’ karena tidak mau mengambil resiko dalam melayani protes Soka Gakkai dan
hal-hal tidak menyenangkan lainnya, tidak berusaha memberitakan skandal
keuangan yang dialami oleh Soka Gakkai. Pragmatisme dan klientelisme politik
terlihat antara Soka Gakkai, Komeito dan LDP yang saling menyokong satu sama
lain dengan mendapatkan keuntungan-keuntungan tertentu. Keputusan Soka Gakkai
untuk membentuk partai politik yang kerap dinilai salah dilakukan semata-mata
untuk memenuhi kepentingan politik dan ekonomi dengan memanfaatkan pihakpihak
tertentu sesuai dengan situasi. Begitu pula LDP yang tidak ambil pusing dengan
beberapa skandal Soka Gakkai dan menggunakan kekuatan politiknya untuk
menghentikan kasus atau penyidikan terhadap skandal Soka Gakkai. Hal ini juga
memperlihatkan pola perilaku pragmatis LDP dalam mencapai tujuan untuk
berkoalisi dengan Komeito yang mendapatkan dukungan penuh dari Soka Gakkai dan
bisa menjamin suara mayoritas terbanyak bagi LDP di Diet.
KEPUSTAKAAN
Buku dan Jurnal
Akimoto Daisuke. (2013). A Theoretical Analysis of
Japan’s Changing Security Identity. University Peace Research Institute.
Ashibe Nobuyoshi. (1992). Kenpogaku I. Tokyo:
Yuhikaku.
Benedict, Timothy O. (2011). The Soka Gakkai's
Pacifist Endeavours in Japanese Foreign Policy. Dalam Electronic Journal of
Contemporary Japanese Studies. Diakses dari <www.japanesestudies.org.uk/discussionpapers/
2011/Benedict.html> pada tanggal 28 Maret 2016.
Boyd, J. Patrick., & Samuels, Richard J. (2005).
Nine Lives?: The Politics Of Constitutional Reform In Japan. East-West Center
Washington.
Chari, R.; Hogan, J.; Murphy, G. (2010). Regulating
Lobbying: A Global Comparison. Manchester University Press.
Chinen, Mark A. (2005). Article Nine of
Japan's Constitution: From Renunciation of Armed Forces "Forever" to
the Third Largest Defense Budget in the World. Michigan Journal of
International Law 27.
Cheng, Tun-Jen., & Brown, Deborah A. (ed.).
(2006). Religious Organizations And Democratization: Case Studies. Routledge.
Curtis, Gerald L. (2013). The Logic of Japanese
Politics: Leaders, Institutions, and the Limits of Change. Columbia University
Press.
Dawson, Lome L. (Autumn, 2001). The Cultural
Significance of New Religious Movements: The Case of Soka Gakkai. Dalam
Sociology of Religion Vol. 62, No. 3. Association for Sociology of Religion:
Oxford University Press.
Doherty, Herbert J., Jr. (1963). Soka Gakkai: Religion
and Politics in Japan. Dalam The Massachusetts Review, IV.
Eisenstadt, Shmuel., & Roniger, Luis. (1984).
Patrons, Clients and Friends. Interpersonal Relations and the Structure of
Trust in Society. Cambridge: Cambridge University Press.
Elkevizth, Brian Henry. (2012). From
“Education Beyond Utility” to Utility for Legitimacy: Contemporary Opposition
to Article 9 Revision in the Context of the Sōka Gakkai's Historical
Development.Tesis magister Universitas Duke.
Erawan, I Ketut Putra. (2008). Clientelism, Political
Survive, and Democratization. Makalah disampaikan dalam Intensive Short Course
for Trainers on Human Rights and Democracy, di Universitas Gajah Mada, 2 – 11
Desember 2008.
Eyfells, Eyjólfur. (2010). Japan’s Security Dilemma:
Altering Article 9. Tesis Universitas Islandia.
Fallows, James. (1996). Breaking the News. New York:
Pantheon Books.
Fisker-Nielsen, Anne Mette. (2012). Young Soka Gakkai
Youth and Komeito: Religion and Politics in Contemporary Japan. London:
Routledge.
Fisker-Nielsen, Anne Mette. (2013). Being Socially
Engaged in Political World: Soka Gakkai as civil Society. Dalam Meidi Moksnes
& Mia Melin (ed.). Faith in Civil Society: Religious Actors as Driver of
Change (hal. 190-7). Uppsala: Uppsala Universitet.
Fisker-Nielsen, Anne Mette. (2010). The
Making of Representations of the Religious Adherent Engaged in Politics. Dalam
Fieldwork in Religion. Equinox Publishing.
French, Howard W. (14 November 1999). A
Sect's Political Rise Creates Uneasiness in Japan. The New York Times.
Fujiwara Hirotatsu. (1970). I denounce Soka Gakkai.
Tokyo: Nisshin Hodo.
Fukui Haruhiro. (1985). Political Parties of Asia and
the Pacific. Greenwood Press.
Gross, Carl. (1970). Sokagakkai and Education. East
Lansing: Michigan State University, College of Education, Institute for
International Studies.
Hardacre, Helene. (2006). State and Religion in Japan.
Dalam Swanson P. and Chilson C. (ed.)., Nanzan Guide to Japanese Religion.
Honolulu: University of Hawai’i Press, hlm. 274-88.
Hagstrom, Linus & Hanssen, Ulv. (2015). War is
peace: the rearticulation of ‘peace’ in Japan’s China discourse. Dalam Review
of International Studies Vol. 42/Issue 02/April 2016. British International
Studies Association.
Hayes, Louis D. (2002). Japan and the Security of
Asia. New York: Lexington Books.
Hughes, Christopher W. (2005). Japan’s Re-emergence as
a ‘Normal’ Military Power. New York: Routledge.
Hughes, Christopher W. (2009). Japan’s
Remilitarization. London: Routledge.
Ikeda Daisaku. (1981). A Lasting Peace. New York: John
Weatherhill, Inc.
Ikeda Daisaku. (2003). The New Human Revolution Vol.
9. CA: World Tribune Press.
Ikeda Daisaku. Complete Works Vol 1. Tohan Co., Ltd.
Inoue Nobutaka (ed.). (1990). 政治との交錯 (Keterlibatan
dengan Politik), dalam 新宗教 事 典 (Kamus Agama Baru). Tokyo: Kobundo.
Itoh Mayumi. (Maret/April 2001). Japanese
Constitutional Revision: A Neoliberal Proposal for Article 9. Dalam Comparative
Perspective Asian Survey, Vol. 41, No. 2, 310-27.
Jiro Y. (1990). Political Reform, Tokyo: Iwanami
Shoten, 1998, hlm. 168-86.
Junnosuke Masumi. (1995). Contemporary Politics of
Japan. Dalam Lonny E. (trans.). Berkeley: University of California Press.
Kawanami Hiroko. (2001). Japanese Nationalism and
Universal Dharma. Dalam Ian Harris (ed.). Buddhism and Politics in Twentieth
Century Asia. Bloomsbury Publishing.
Kajimoto Tetsushi. (2 Maret, 2004). Komeito Torn
Between LDP, Soka Gakkai. Japan Times.
Kisela, Robert. (1994). Soka Gakkai, Komeito, and the
Separation of Religion and State in Japan. Nanzan Bulletin 18/1994. Diakses
dalam <https://nirc.nanzan-u.ac.jp/nfile/1880> pada 8 November 2015 17:31
WIB.
Kira Yōichi. (1986). Sōka Gakkai nanatsu no daizai:
jitsuroku (Tujuh Kejahatan Soka Gakkai). Tōkyō: Shin Nihon Shuppansha.
Kumagai Kazunori. (2000). Value-Creating Pedagogy and
Japanese Education in The Modern Era (hlm. 29-45). Dalam Ideas and influence of
Tsunesaburo Makiguchi: Special issue of the Journal of Oriental Studies, 10,
29-45. Tokyo: The Institute of Oriental Philosophy.
Martin, Craig. (2008). Binding the Dogs of War: Japan
and the Constitutionalizing of Jus Ad Bellum. University of Pennsylvania
Journal of International Law Vol 30, Issue 1. Diakses dari
<http://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1139&con
text=jil> pada tanggal 11 Maret 2016 20:30 WIB.
Martin, Craig. (27 Juni, 2014). Reinterpreting Article
9 Endangers Japan’s Rule of Law. Japan Times.
Mason, T. David. (Januari 1986). The Breakdown of
Clientelism in El Salvador. Dalam Comparative Political Studies Vol. 18,
487-518. Sage Publications.
Mclaughlin, Levi. (2012). Did Aum Change Everything?
Japanese Journal of Religious Studies. Vol. 39 Issue 1, 51-75.
McNelly, Theodore. (1972). Politics and Government in
Japan Second Edition. Houghton Mifflin Company.
Metraux, Daniel. (2012). Dalam Wellman, James
K. Lombardi, Clark B (ed.). Religion and Human Security: A Global Perspective.
New York: Oxford University Press.
Middlebrooks, William C. (2008). Beyond Pacifism: Why
Japan Must Become a Normal Nation. Westport, Connecticut: Greenwood Publishing
Group.
Monsterlet, Jean. (Desember 1963). A Propos Du Soka
Gakkai. Etudes 319.
Murata Kiyoaki. (1969). Japan’s New Buddhism, An
Objective Account of Soka Gakkai. New York: Weatherhill Book.
Nasu Hitoshi. (2004). Article 9 of the Japanese
Constitution: Revisited in the Light of International Law, 9. Dalam Journal of
Japanese Law 50.
Okuyama Michiaki. (2010). Soka Gakkai as A Challenge
to Japanese Society and Politics. Dalam Journal of Politics and Religion vol.
4, no. 1, 83-96.
Olson, M. (1965). The Logic of Collective Action.
Cambridge: Harvard University Press.
Palmer, Arvin. (1971). Buddhist Politics: Japan's
Clean Government Party. Nijhoff.
Panton, Michael A. (2011). Politics, Practice and
Pacifism: Revising Article 9 of the Japanese constitution. Dalam Asian-Pacific
Law & Policy Journal Vol. 11:2.
Peikoff, Leonard. (1983). The Ominous Parallels.
Plume.
Peikoff, Leonard. (1990). Pragmatism Versus America
dalam The Ayn Rand Letter, III, 17, 1. Second Renaissance Pr .
Piattoni, Simona (2001). Clientelism in Historical and
Comparative Perspective. Dalam Simona Piattoni (ed.). Clientelism, Interests,
and Democratic Representation. Cambridge: Cambridge University Press.
Peters, Benjamin A. (2010). Democratic Antimilitarism
in Postwar Japan: Institutions and the Culture of Peace. Disertasi The Graduate
SchoolNew Brunswick Rutgers, The State University of New Jersey.
Rand, Ayn. (1963). For the New Intellectual: The
Phylosophy of Ayn Rand. Signet.
Sado Hirano. (2005). Komeito – Soka Gakkai no
Shinjitsu [Kenyataan Tentang Komeito – Soka Gakkai]. Tokyo: Kodansha.
Samuels, Richard J. (2007). Securing Japan: Tokyo’s
Grand Strategy and the Future of East Asia. Ithaca, NY: Cornell University
Press.
Schlichtman, Klaus. (2009). Shidehara Kijűrô, Pacifism
and the Abolition of War. Dalam Japan In The World. Toronto: Lexington Books.
Shiohara Masayuki. (2011). The 80 years of Soka
education: The birth of its word and the vision of school foundation. Dalam
Soka Education, 5, 238-57.
Shimazono Susumu. (2004). Soka Gakkai and the Modern
Reformation of Buddhism. Dalam From Salvation to Spirituality: Popular
Religious Movement in Modern Japan. Melbourne: Trans Pacific Press.
Eto Shunsuke., & Wajo Hichiri. (2003). Jiminto –
Soka Gakkai – Komeito: Kokumin Fuzai no Renritsu Seikken – Hishi [LDP-Soka
Gakkai-Komeito: Sejarah Rahasia Koalisi Pemerintahan Tanpa Melibatkan Rakyat].
Gakushunotomo Press.
Shidehara Kijūro. (1998). 外交の五十年 (50 Tahun Diplomasi). Tokyo; Nihon
Tosho Sentaa.
Stone , Jacqueline I. (2003). Original Enlightenment
and the Transformation of Medieval Japanese Buddhism (Studies in East Asian
Buddhism). University of Hawaii Press.
Takai Susumu. (1995). Japan: A Hesitant but Interested
Partner. Dalam International Defense-Review Defense 95.
Tamaru N. (2000). Soka Gakkai in Historical
Perspective. Dalam D. Machacek & B. Wilson (ed.). Global Citizens: The Soka
Gakkai Buddhist Movement in the World, 15-41. New York: Oxford University
Press, 2000, hlm. 1541.
Tsuji Yuichiro. (2015). Amendment of the Japanese
Constitution― A Comparative Law Approach. Dalam Nanzan Rivew of American
Studies Vol. 37.
Victoria, Brian Daizen. (15 September 2014). Sōka
Gakkai Founder, Makiguchi Tsunesaburō, A Man of Peace? The Asia-Pacific
Journal, Vol. 12, Issue 37, No. 3.
White, James W. (1970). The Sokagakkai and Mass
Society. Stanford, Calif.: Stanford University Press.
Williams, Paul. (1989). Mahāyāna Buddhism: the
doctrinal foundations. Routledge.
Yamada Naoki. (2004). 創価学会とは何か (Soka Gakkai Itu
Apa?). Tokyo: Shinkosha.
Publikasi Elektronik
マッカーサー3原則「マッカーサーノート」 1946年 2月 3日. (t.t.). Diakses dari
<http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/072shoshi.html> pada tanggal
16 April 2016.
公明代表 ‘断固反対’自民が集団的自衛権行使容認なら. (6 Juli, 2013). Nihon
Keizai Shimbun.
前分 (Pembukaan).
Dalam日本国憲法 (Undang-Undang
Negara Jepang). (t.t.). Diakses dari
<http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM> pada tanggal 21 September 2015
13:45 WIB.
憲法９条と自衛隊の現実 (Konstitusi
Pasal 9 dan Realita Pasukan Bela Diri). (t.t.). Diakses dari
<http://www5a.biglobe.ne.jp/~katsuaki/sesou64.html> pada tanggal 9
September 2015 pukul 23.53 WIB.
Abe’s confidence wins over divided Komeito members –
The Japan News. (1 Juli 2014). Top Headlines Daily. Diakses dari
<http://topheadlines daily.com/abes-confidence-wins-over-divided-komeito-members-thejapan-news/feed/>
pada tanggal 9 April 2016 11:52 WIB.
Asahi Shimbun Special Public Opinion Poll. (4 Juni
2014). diakses dari <http://mansfieldfdn.
org/program/research-education-and-communication/asian-opinion-poll-database
/asahi-shimbun-special-public-opinionpoll-040714/> pada tanggal 22 Februari
2016 13:25 WIB.
Balkin, J.M. (1998). How Mass Media Stimulate
Political Transparency, Yale University. Diakses dari
<http://www.yale.edu/lawweb/jbalkin/articles/ media01.htm#_edn1> pada
tanggal 15 Mei 2016 10:06 WIB.
Christian Research Institute. (10 Juni 1999).
Infighting, Division, and Scandal Afflicting Nichiren Soshu Buddhist. Diakses
dari < http://www.equip.org/ article/infighting-division-and-scandal-afflicting-nichiren-shoshubuddhists/> pada
tanggal 13 Mei 2016 12:30 WIB.
Cult Education Institute. Diakses dari
<http://forum.culteducation.com/ read.php?5,87661,98274> pada tanggal 16
Mei 2016.
Desmond, Edward W. (20 November, 1995). Growing a
Revelation about the Complicated and Sinister Nexus of Politics and Religion.
TIME Magazine, Vol. 146, No. 21. Diakses dari <http://www.toride.org/edata/
gpower.html> pada tanggal 15 Mei 2016 09:07 WIB.
Hendrajit. (15 November 2010). Mewaspadai
Kebangkitan Fasisme dan Militerisme. Dalam Tabloid Diplomasi edisi November
2010. Diakses dari
<http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/115-november2010/982-mewaspadai-kebangkitan-fasisme-dan-militerisme.html>
pada 3 November 2015 04:55 WIB.
Hookway, Christopher. (2013). Pragmatism. Dalam Edward
N. Zalta (ed.). The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2013 Edition).
Diakses dari <http://plato.stanford.edu/archives/
win2013/entries/pragmatism/> pada 6 April 2016, 12:15 WIB.
Hypocrisy Runs Deep Throughout The Soka Gakkai – A
Toda Example. (t.t.). Diakses dari
<https://m.reddit.com/r/sgiwhistleblowers/comments/4iashr/hypocrisy_runs_deep_throughout_the_soka_gakkai_a/>
pada tanggal 20 Mei 2016.
Japan Approves Constitution Steps. (14 Mei 2007). BBC
News. Diakses dari <http://news.bbc.uk/2/hi/asia-pacific/6652809.stm>
pada tanggal 14 April 2016 13:08 WIB.
Kajimoto Tetsushi. (18 November 2004). Komeito Torn
Between Two Masters. Japan Times. Diakses dari<http://www.japantimes.co.jp/news/2004/11/
18/national/new-komeito-torn-between-two-masters/#.VwGzUJx96wp> pada tanggal
4 April 2016 13:01 WIB.
Komeito – Clean Government Party. Global Security.
(t.t.). Diakses dari <http://www.globalsecurity. org/military/world/japan/party-komeito.htm>
pada tanggal 12 Maret 2016.
Komeito Removes ‘New’ from Party Name. (25 September
2014). The Japan Times. Diakses dari
<http://www.japantimes.co.jp/news/2014/09/25/national/politics-diplomacy/komeito-removes
-new-party-name/#.V3SvB9J96 wp> pada tanggal 21 November 2015 17:15 WIB.
Major Security Shift: Local New Komeito officials
oppose collective self-defense. (29 Juni 2014). Asahi Shimbun. Diakses
dari <https://web.archive.org/web/20140727023918/http:/ajw.asahi.
com/arti cle/behind_news/politics/AJ201406290025> pada tanggal 11 September
2015.
McDermid, Douglas. Internet Encyclopedia of
Philosophy. Diakses dari <http://www.iep.utm. edu/pragmati/> pada 6 April
2016, 12:25 WIB.
Millet, Michael. (1 Juli 2000). Who’s Got Power in
Japan. Sidney Morning Herald. Diakses dari
<https://www.newspapers.com/newspage/ 120399588/> pada tanggal 7 Juni
2016 08:47 WIB.
On the Soka Gakkai Censorship of the Media. (t.t.).
Diakses dari <https://www.reddit.com/
r/sgiwhistleblowers/comments/4bp1xo/on_the_soka_gakkais_censorship_of_the_media/> pada
tanggal 10 Mei 2016 11:55 WIB.
Public Library of US Diplomacy. (t.t.). Soka Gakkai
Group Moving To Support Sending Japanese Troops Abroad. Diakses dari <https://wikileaks.org/
plusd/cables/08TOKYO284_a.html> pada tanggal 15 Mei 2016 17:09
WIB.
Reischauer Institute of Japanese Studies, Harvard
University. (2007). Japanese Studies: Constitutional Revision Research Project.
Diakses dari <https://web.archive.org/web/20070518104415 /http:/www.
fas.harvard.edu/~rijs/c rrp/index.html> pada tanggal 30 Maret
2016 13.45 WIB.
Reischauer Institute of Japanese Studies, Harvard
University. (2007). Citizens' Groups/NGOs. Diakses dari
<https://web.archive.org/web/20070621185921/http:/www.fas.harvard.edu/~rijs/crrp/web
_archive/ngos.html> pada tanggal 2 April 2016 00:05 WIB.
Rogow, Mark. (2003). Soka Gakkai Owned of Affiliated
Companies. Diakses dari
<http://markrogow.blogspot.com/2013/07/soka-gakkai-owned-oraffiliated.html?m=1>
pada tanggal 4 Juli 2016 15:31 WIB.
Shinzo Abe’s Constitutional Ambitions. (Juni 2014).
The Diplomat. Diakses dari <http://thediplomat.
com/2014/06/shinzo-abes-constitutional-ambitions/> pada tanggal 5
April 2016 08:12 WIB.
Smith, Martin. (Produser). (14 October 1995). The
Chanting Millions. BBC’s News. (Skrip siaran televisi). Diakses dari
<http://www.toride.org/edata/ bbc.html> pada tanggal 9 April 2016 09:48
WIB.
Soble, Jonathan. (16 Juli 2015). Japan Moves to Allow
Military Combat for First Time in 70 Years. The New York Times. Diakses dari
<http://www.ny
times.com/2015/07/17/world/asia/japan-lower-house-passes-bills-givingilitary-freer-hand-to-fight.html?_r=0>
pada tanggal 13 Februari 2016.
Soka Gakkai a force to be reckoned with in Abe's plan
to reinterpret Constitution. (May 18, 2014). Diakses dari
<http://www.japanbullet.com/news/sokagakkai-a-force-to-be-reckoned-with-in-abe-s-plan-to-reinterpret-constitu
tion> pada 10 Oktober 2015 17:54 WIB.
Soka Gakkai Tried to Censor Foreign Media but Failed
to Stop Broadcast of BBC’s Chanting Millions. (4 November 1995). Japan Times.
Diakses dari
<http://culteducation.com/group/940-soka-gakkai/7672-soka-gakkaitried-to-censor-the-foreign-media-but-failed-to-stop-broadcast-of-bbcsthe-chanting-millions-.html> pada
tanggal 16 Mei 2016 15:48 WIB.
Soka Gakkai Uses Celebrities for Its 'Secret
Revolution'. (23 Maret, 2005). Japan Today. Diakses dari
<https://culteducation.com/group/940-soka-gakkai/
7678-soka-gakkai-uses-celebrities-for-its-secret-revolution.html> pada
tanggal 2 Mei 2016.
Soka Gakkai Warms A Coalition Plan. (12 Mei 1999). The
Japan Times. Diakses dari
<http://www.japantimes.co.jp/news/1999/05/12/national/soka-gakkai
-warms-to-coalition-plan/#.V3TJkdJ96wp> pada tanggal 17 Mei 2016.
Sterngold, James. (1 Agustus 1991). More Names Emerges
in Japanese Stock Market Scandal. The New York Times. Diakses dari
<http://www.nytimes.
com/1991/08/01/business/more-names-emerge-in-japanese-stock-marketscandal.html> pada
tanggal 31 Mei 2016 12:35 WIB.
The High Road to a Century of Peace. (25 Desember
2001). Seikyo Shimbun. Diakses dari
<http://www.daisakuikeda.org/sub/resources/interview/
interview2/2001seikyo.html> pada tanggal 12 Mei 2016 16:00 WIB.
Three Basic Points Stated by Supreme Commander to be
"musts" in Constitutional Revision. (t.t.). Diakses dari
<http://www.ndl.go.jp/ constitution/shiryo/03/072/072tx.html > pada 30
Juni 2016 8:00 WIB.
Watanabe Teresa. (15 Maret 1996). Japan’s Crusader or
Corrupter. Los Angeles Times diakses dari < http://articles.latimes.com/1996-03-15/news/mn47383_1_soka-gakkai>
pada tanggal 19 April 2016 23:05 WIB.
Why Politics? Dalam Soka Gakkai Controversies
Explored. (t.t.). Diakses dari
<http://www.sokaissues.info/home/why-politics.html> pada tanggal 7 April
2016 12:32 WIB.
