Political Pragmatism of Soka Gakkai towards The Komeito and Liberal Democratic Party Agreement to Reinterpret the Article 9 of the Japanese Constitution: A Preliminary Study

(Penelitian ini dalam format paper yg dipresentasikan dalam simposium internasional Asosiasi Studi Jepang, penelitian lengkap bisa dilihat di perpustakaan UI dan Pusat Studi Jepang, penelitian format jurnal dapat dilihat di https://www.academia.edu/28646676/PRAGMATISME_POLITIK_SOKA_GAKKAI_TERKAIT_KOALISI_KOMEITO_DAN_LIBERAL_DEMOCRATIC_PARTY_DALAM_KESEPAKATAN_REINTERPRETASI_PASAL_9_KONSTITUSI_JEPANG)

Rizki Hakiki Valentine, M.Si

University of Indonesia

This research analyzes the support of the Soka Gakkai towards the Komeito and LDP coalition to reinterpret the Article 9 of the Japanese Constitution. As preliminary study this research employs qualitative method by collecting and analyzing data through literature review and some official data that are published by the media and websites related to the research object. The results showed that political pragmatism of Soka Gakkai is the main reason of why Soka Gakkai keeps supporting the Komeito and LDP coalition on the issues of the reinterpretation of the Article 9. This research identified some interests behind the support of Soka Gakkai i.e: (1) political interests; Soka Gakkai's desire to dominate the whole of Japan by participating in the decision-making activities and influencing the government policies as well as controlling the media and the public figures, (2) economic interest; securing the assets and properties of the Soka Gakkai.

PENDAHULUAN

Trauma akibat kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II dan banyaknya jumlah korban jiwa dalam peperangan, membuat masyarakat Jepang lebih berhati-hati dalam memilih keterlibatan mereka untuk perang serta mendorong lahirnya kebijakan; (1) Jepang tidak akan pernah mengirim kembali pasukannya ke luar negeri, (2) Jepang akan menjadi lebih sensitif terhadap kritik yang datang dari luar negeri, dan (3) Jepang hanya akan fokus mengejar kemakmuran ekonomi. Salah satu hal yang mendukung tindakan ini adalah dibuatnya pasal 9 dalam undang-undang negara oleh AS yang melarang atau membatasi ruang gerak militer Jepang serta pembukaan undang-undang yang mencerminkan bahwa Jepang adalah negara yang pasifis. Di Jepang, salah satu partai politik Jepang yang memiliki kebijakan dasar mengenai pasifisme adalah partai Komeito (Clean Government Party). Komeito merupakan sebuah partai yang didirikan dengan campur tangan organisasi agama Budha di Jepang, Soka Gakkai, pada 17 November 1964, yang melandaskan ajarannya pada Nichiren dan pada pemikiran petinggi-petinggi organisasi tersebut

Pada 1990-an ide untuk reinterpretasi pasal 9 kembali mencuat hingga masa pemerintahan Abe Shinzo pada 2007 dan sebagai partai koalisi LDP, Komeito secara umum mendukung agenda politik dan kebijakan-kebijakan LDP, termasuk reinterpretasi konstitusi pasal 9 yang diajukan oleh LDP pada 2014 dengan tujuan ikut serta dalam kegiatan pertahanan diri kolektif dan turun tangan dalam konflik luar negeri. Sementara itu, Soka Gakkai yang menentang rencana reinterpretasi pasal 9 justru menyatakan dukungannya pada Komeito agar tetap berada dalam koalisi bersama LDP yang kebijakannya tidak sesuai dengan ideologi.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji dan menganalisis kepentingan Soka Gakkai yang mendukung partai Komeito untuk tetap berada dalam koalisi pemerintahan bersama LDP dengan kebijakan yang bertolak belakang dengan ideologinya. Secara umum, penelitian ini memperlihatkan bahwa perilaku organisasi sering kali bertentangan dengan ideologinya dipengaruhi oleh pragmatisme politik terkait kepentingan-kepentingan tertentu yang ingin dicapai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur/kajian pustaka, studi data resmi yang dipublikasikan oleh media masa dan situs resmi yang terkait langsung dengan objek penelitian seperti situs Soka Gakkai, situs resmi milik partai Komeito dan LDP, jurnal ilmiah online dan situs lain yang relevan untuk memperkuat analisa. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari media surat kabar, buku-buku, jurnal ilmiah dan data resmi yang dipublikasikan dari media masa dan media elektronik lainnya. Sementara data sekunder yang digunakan adalah data hasil interview yang telah dipublikasikan oleh media masa atau ditayangkan oleh media elektronik. Untuk menganalisis data, penulis akan menggunakan metode deskriptif yang secara mendalam memberikan gambaran politik sesuai kondisi realitas dengan akurat sesuai dengan masalah yang sedang dikaji.

HASIL PENELITIAN

Eksistensi LDP sebagai partai penguasa yang berkoalisi dengan Komeito tidak bisa dipisahkan dengan Soka Gakkai sebagai patron Komeito yang mengakomodir dukungan untuk Komeito yang berasal dari pengikut sekte berupa voting saat pemilu. Dengan dukungan politik yang stabil dan terjamin, LDP menjadi partner koalisi  Komeito untuk berbagi basis dukungan yang menjanjikan suara mayoritas di Diet. Pola patronasi seperti inilah yang mencerminkan klientelisme politik di antara partai politik dan kelompok keagamaan di Jepang. Pola Interaksi Soka Gakkai dengan koalisi Komeito-LDP penuh dengan kontroversi karena pasca Perang Dunia II, pemisahan urusan negara dan agama sudah diabadikan dalam konstitusi. Kerangka ideologi pasifisme Komeito juga berasal dari Soka Gakkai. Tujuan utama dari Soka Gakkai adalah pembentukan demokrasi parlementer di mana setiap individu telah tersadar untuk menjalankan prinsip-prinsip agama Buddha yang akan memajukan kesejahteraan seluruh rakyat. Komeito dan Soka Gakkai menempatkan dorongan yang cukup besar dalam pemenuhan keinginan material selama hidup, alih-alih mengorbankan di dunia untuk kepentingan di akhirat.

Dukungan Soka Gakkai terhadap Komeito menjadikan Komeito sebagai partai kecil yang memiliki kekuatan yang sangat berarti bagi LDP baik di tingkat majelis tinggi ataupun majelis rendah. Komeito sebagai mitra LDP, bisa memodifikasi namun tidak dengan terbuka melawan kebijakan LDP karena kedua partai saling menguntungkan dalam kerja sama antar partai. Komeito mengendalikan pengaruh atas LDP karena empat alasan: (1) Untuk memaksimalkan jumlah kursi LDP dan kepentingan pengesahan undang-undang, LDP secara insentif berkoalisi dengan Komeito yang dapat memberi mereka suara terbanyak di Diet. (2) LDP perlu pemilih dari pihak lain selain pendukung mereka sendiri untuk mempertahankan daya saingnya di distrik anggota tunggal. (3) Tidak ada pihak lain yang dapat menjamin dukungan yang konsisten pada LDP selain Komeito. (4) Komeito memberikan perlindungan politik untuk keputusan pertahanan yang kontroversial. Sebaliknya, LDP juga memegang pengaruh atas Komeito karena dua alasan: (1) Dalam percampuran sistem distrik anggota tunggal dan sistem pemilihan Proporsional-Representation yang diimplementasikan pada 1996, sulit bagi Komeito untuk bersaing sehingga perjanjian pra-pemilu memungkinkan Komeito untuk mengatasi hambatan  ini dan meningkatkan jumlah pemilih mereka. (2) Menjadi bagian dari pemerintahan koalisi memungkinkan Komeito untuk mengklaim bahwa ia memiliki pengaruh lebih besar pada keputusan kebijakan.

Rencana reinterpretasi Pasal 9 yang makin matang membuat Komeito ikut menyatakan persetujuannya untuk menafsirkan ulang Pasal 9. Menariknya, Soka Gakkai justru menyatakan penerimaannya terhadap keputusan Komeito yang bertentangan dengan ideologi pasifisme tersebut. Sikap yang kooperatif dalam merespon keputusan Komeito ini merupakan wujud pragmatisme Soka Gakkai dalam berpolitik. Kebenaran menjadi sangat relatif dan bergantung pada kondisi di sekeliling Soka Gakkai yang bisa dimanfaatkan untuk mencapai kepentingannya. 

A.  Kepentingan Politik

             Dominasi Soka Gakkai Di Seluruh Jepang

Sebagai kelompok kepentingan, kiprah Soka Gakkai mempertahankan Komeito dalam koalisi mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu. Bagi Soka Gakkai, Komeito merupakan alat yang berperan sebagai perisai dari sekte dan pimpinan Soka Gakkai yang mempromosikan tradisi Budhisme militan sekaligus memasukkan ajaran Nichiren dalam kehidupan bermasyarakat dan sendi-sendi pemerintahan.

Mentri Kesehatan koalisi kabinet 1993-1994, Keigo Ouchi, mengatakan bahwa politikus Komeito cenderung mengutamakan loyalitas pada Ikeda Daisaku, dan menempatkan loyalitas terhadap negara diprioritas selanjutnya. Bagi Ouchi, hal tersebut cukup mencengangkan. Dalam wawancara dengan BBC World News and Current Affairs, Ouchi juga menyatakan kesaksiannya bahwa pemimpin Soka Gakkai, Ikeda Daisaku kerap kali menyatakan ambisinya untuk menjadikan organisasi Soka Gakkai berhasil mengambil alih politik Jepang dan menjadi satu-satunya pemimpin dalam pemerintahan. Sementara itu, Kato Koichi, mantan sekretaris umum LDP memberikan informasi pada 1996 ketika Los Angeles Times mewawancarainya mengenai Soka Gakkai. Kato menyebutkan salah satu ambisi Ikeda adalah mengontrol negara Jepang.

Melalui fusi politik dan agama Budha, Soka Gakkai berusaha mewujudkan "Demokrasi Budha" dengan mengkombinasikan demokrasi Barat dan demokrasi marxist dengan agama, moral dan doktrin sosial Nichiren sebagaimana interpretasi Nichiren Shoshu. Sistem politik seperti ini akan menjadi salah satu hal yang bisa menjamin "kebebasan, martabat, dan kesetaraan" seluruh masyarakat. Dalam wawancaranya dengan Seikyo Shimbun, pada 2001, Ikeda menyatakan harapannya agar Komeito tetap setia terhadap prinsip melayani masyarakat, memikul tuntutan dan tanggung jawab paling berat sebagai partai politik yang menarik bagi semua orang Jepang karena selama ini Komeito sudah mendukung platform yang berbasis pada prinsip-prinsip kemanusiaan dan menempatkan kehidupan manusia dan kesejahteraan sosial sebagai prioritas tertinggi. Melalui Komeito yang berkoalisi dengan partai penguasa, Soka Gakkai terus mengupayakan agar Soka Gakkai bisa mendominasi seluruh Jepang.

Dominasi itu dilakukan dengan langkah-langkah tertentu yang membuat Soka Gakkai bisa ikut mengarahkan keputusan negara sesuai dengan misinya. Langkah-langkah tersebut antara lain:

1.      Partisipasi Dalam Pembuatan Keputusan dan Arah Kebijakan Negara

Keputusan Soka Gakkai untuk benar-benar aktif dalam usaha perdamaian dan dunia politik dengan mendirikan Komeito membuat Soka Gakkai memiliki andil dalam urusan politik dan hubungan antar negara. Hal ini bisa dilihat dari fakta bahwa Soka Gakkai terlibat dalam upaya perbaikan hubungan Cina dan Jepang pada tahun 1960-an dimana Soka Gakkai mendesak hubungan Sino-Jepang lebih dekat dan membuat usulan mereka sendiri ke Beijing. Hubungan yang hangat antara China dan Soka Gakkai terus terbina dengan baik berkat upaya Komeito dan Soka Gakkai.

Soka Gakkai juga memiliki kekuatan yang cukup disegani oleh partai oposisi karena kemampuannya dalam menggalang dukungan. Dengan memiliki kekuatan politik yang cukup kuat, Soka Gakkai bisa melakukan penggalangan massa untuk menekan pemerintahan melalui demonstrasi. Soka Gakkai bisa ikut menyalurkan partisipasinya dalam pengambilan keputusan dalam skala yang lebih luas dan mempengaruhi arah kebijakan negara melalui Komeito. Oleh karena itulah, dalam mewujudkan keinginan Soka Gakkai untuk mendominasi Jepang, Soka Gakkai harus tetap memberikan dukungan pada Komeito agar terus bertahan dalam koalisi pemerintahan.

2.      Kontrol Media dan Public Figure

Acara media merupakan cara politisi, dan para pemimpin, memerintah dan mengendalikan masyarakat melalui acara media sehingga organisasi berita merasakan suatu kewajiban untuk melindungi para pemimpin. Media, memiliki dua peran, baik itu mengalihkan perhatian politik ataupun melengkapi realitas politik. Media juga berperan untuk mengupayakan transparasi politik untuk membantu masyarakat memantau jalannya pemerintahan dan perilaku pemerintah. Dalam kasus yang dibahas dalam penelitian ini, posisi Soka Gakkai dalam menyikapi media tidak mencerminkan transparansi politik. Keterlibatannya dalam politik Jepang membuat Soka Gakkai memanfaatkan kekuatan politiknya untuk menekan media dan mengajukan sensor atas media yang memberitakan sesuatu yang dianggap tabu. Salah satu contohnya adalah keinginan Soka Gakkai untuk menyensor beberapa tayangan, salah satunya adalah acara The Chanting Millions yang disiarkan oleh BBC karena acara dianggap mengekspos hal-hal yang tabu bagi Soka Gakkai seperti finansial, keyakinan, dan pelanggaran pasal 20 konstitusi Jepang. Soka Gakkai menjalankan protes kerasnya karena menganggap media mendistorsi fakta dan tidak memahami apa yang dilakukan oleh organisasi Soka Gakkai.

Sejak Komeito secara resmi berkoalisi dengan LDP pada 1999, pemberitaan media mengenai Soka Gakkai secara signifikan berkurang. Hal ini terjadi karena Soka Gakkai dan Komeito berusaha menggunakan kekuatan politiknya untuk menekan publikasi. Meskipun begitu, Soka Gakkai tetap memanfaatkan media masa sebagai media pencitraan. Media yang dikontrol oleh Soka Gakkai banyak menayangkan para publik figur berbakat yang banyak digemari masyarakat. Beberapa selebriti terkenal yang diandalkan oleh Soka Gakkai antara lain adalah Masami Hisamoto, Satomi Ishihara, Hidekazu Nagai, Tamaki Sawa, Izumi Yukimura, Linda Yamamoto yang sering kali tampil dalam acara-acara besar yang diadakan oleh Soka Gakkai untuk menarik perhatian ribuan orang dan mengubah citra Soka Gakkai sebagai organisasi militan yang agresif.

B.     Kepentingan Ekonomi

Soka Gakkai telah menerima sertifikasi sebagai badan usaha keagamaan pada 1952 dari Tokyo Bureau's Administration Guidance Department. Organisasi keagamaan dan urusan negara yang secara jelas tidak diperkenankan untuk saling mengintervensi, telah tertuang dalam konstitusi Jepang pasal 20. Hal itu menjadi alasan bahwa Soka Gakkai tidak perlu membayar pajak pada negara atas pendapatan dan anggaran belanja. Kontribusi kepada organisasi keagamaan Jepang tidak dikenakan baik pajak atau inspeksi. Mereka bebas untuk mengumpulkan dan mempergunakan uang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sementara itu, kegiatan bisnis yang lebih luas dikenakan pajak yang jauh lebih rendah daripada bisnis yang dimiliki oleh kelompok non-agama. Organisasi ini berafiliasi dengan beberapa perusahaan besar dan menjalankan bisnis dengan keuntungan finansial yang cukup besar.

·         Pengamanan Aset dan Kekayaan

Kontrol Soka Gakkai terhadap media membuat informasi mengenai aset Soka Gakkai menjadi sangat eksklusif. Oleh karena itu penulis banyak memanfaatkan media internet dan pemberitaan dari media Barat untuk menggali informasi mengenai kondisi finansial Soka Gakkai.  Para ahli memperkirakan bahwa Soka Gakkai memiliki lebih dari 1000 hak milik di seluruh Jepang dengan total aset lebih dari 10 trilyun Yen.  Selain itu, banyak situs internet yang ditulis oleh pihak-pihak dengan berbagai latar belakang, menyebutkan bahwa Soka Gakkai berafiliasi dengan banyak perusahaan besar. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi dan urusan finansial Soka Gakkai tetap diketahui oleh publik walau tidak diekspos oleh media massa.

Berikut adalah perusahaan yang  berafiliasi dengan Soka Gakkai:

1.      HUSER (Human User Company)

2.      Sekisui House

3.      ITO EN, Ltd.

4.      Yakult Honsha Co., Ltd.

5.      Book Off

6.      Tsutaya, Culture Convenience Club Co. Ltd.

7.      UNIQLO Co., Ltd.

8.      H.I.S Co., Ltd.

9.      Club Tourism

10.  Kinki Nippon Tourist Co., Ltd

11.  Kontetsu International Express Inc.

12.  Watami Ltd.

13.  Monte Rosa Ltd.

14.  Tokyo Disneyland

15.  Nitori

16.  Yamada Denki

17.  Aoyama Trading

18.  Takarazuka Girls Operetta

19.  Troupe

20.  Hokke Club

21.  Wagon Road

22.  Tenka Ippin (Ramen Shop)

23.  Shinryo Corporation

24.  ILYA Co.

25.  Grapstorn Ltd.

26.  Transformer Arts of Animated Cartoon Production

27.  Studio Alice

28.  Toho Pharmaceutical

29.  Anabuki Construction Company

30.  Mitsubishi Bank

Sementara itu, perusahaan berikut ini tidak secara resmi berafiliasi dengan Soka Gakkai, namun bekerja di bawah kontrol Soka Gakkai: (1) Japan Railways (2) AVEX (3) Doutour Coffee (4) NAMCO (5) Don Quijote (6) Daisho 100 Yen Shop (7) Asics (8) Nippon Ham (9) Lotteria (10) K1 

Adapun perusahaan milik Soka Gakkai berikut omset tahunannya (¥):

1.      Seikyou Shimbun

2.      Japanese books transportation (11,3 M)

3.      Nitiei (1,1 M)

4.      Shinano facilities management (3,6 M)

5.      Nikkou guard security (1,6 M)

6.      Creation company (3,6 M)

7.      Glory construction (2,9 M)

8.      Tokyo Broadcasting System

9.      Seven & Holdings

10.  Shio publisher (4,5 M)

11.  The third civilization company (1 M)

12.  Otori study (3,8 M)

13.  TOKO (1,9 M)

14.  Fuji white lotus company (1,9 M)

15.  Hito Communications Benesse

Pengaruh Soka Gakkai dalam koalisi politik antara Komeito dan LDP membuat Soka Gakkai mulai mengontrol media dan membuat kepentingan ekonomi dan finansial Soka Gakkai tidak terekspos oleh publik. Dukungannya terhadap partai LDP melalui Komeito dan keterlibatan Komeito dalam membantu LDP mengesahkan undang-undang pengiriman pasukan Jepang ke luar negeri pada 1992, membuat pemerintahan Jepang yang dipimpin oleh LDP cenderung memihak pada Soka Gakkai pada saat skandal keuangan Soka Gakkai terungkap. Kelompok Soka Gakkai pernah terlibat kasus penggelapan pajak sebesar 4,5 juta dolar AS, skandal pasar saham, dan skandal yang melibatkan dugaan penghilangan dana transaksi dua lukisan Renoir yang melibatkan Mitsubishi Corporation. Michio Watanabe kembali mengakui dalam sebuah wawancara majalah tahun 1993, pemerintahan LDP membatalkan kasus pajak yang ditujukan pada Soka Gakkai. Dengan media yang bungkam, privasi Soka Gakkai mengenai seberapa besar asset dan kasus finansialnya tidak diekspos ke ruang publik.

KESIMPULAN

Kepentingan politis yang berusaha dicapai oleh Soka Gakkai dengan mempertahankan Komeito dalam koalisi dengan LDP adalah membuat Soka Gakkai mendominasi Jepang dan mewujudkan negara dan pemerintahan berdasarkan demokrasi Budha. Hal ini dilakukan dengan cara: (1) Berpartisipasi Dalam Pembuatan Keputusan dan Arah Kebijakan Negara, (2) Mengontrol media massa dan public figure. Sementara itu, kepentingan ekonomi yang berhasil dicapai oleh Soka Gakkai dalam koalisi Komeito dengan LDP adalah sekuritas aset dan kekayaan Soka Gakkai sendiri. Hal ini tidak bisa dipisahkan dari kekuatan politik Soka Gakkai dalam mengontrol media. Media yang cenderung ‘diam’ karena tidak mau mengambil resiko dalam melayani protes Soka Gakkai dan hal-hal tidak menyenangkan lainnya, tidak berusaha memberitakan skandal keuangan yang dialami oleh Soka Gakkai. Pragmatisme dan klientelisme politik terlihat antara Soka Gakkai, Komeito dan LDP yang saling menyokong satu sama lain dengan mendapatkan keuntungan-keuntungan tertentu. Keputusan Soka Gakkai untuk membentuk partai politik yang kerap dinilai salah dilakukan semata-mata untuk memenuhi kepentingan politik dan ekonomi dengan memanfaatkan pihakpihak tertentu sesuai dengan situasi. Begitu pula LDP yang tidak ambil pusing dengan beberapa skandal Soka Gakkai dan menggunakan kekuatan politiknya untuk menghentikan kasus atau penyidikan terhadap skandal Soka Gakkai. Hal ini juga memperlihatkan pola perilaku pragmatis LDP dalam mencapai tujuan untuk berkoalisi dengan Komeito yang mendapatkan dukungan penuh dari Soka Gakkai dan bisa menjamin suara mayoritas terbanyak bagi LDP di Diet.

KEPUSTAKAAN

Buku dan Jurnal

Akimoto Daisuke. (2013). A Theoretical Analysis of Japan’s Changing Security Identity. University Peace Research Institute.

Ashibe Nobuyoshi. (1992). Kenpogaku I. Tokyo: Yuhikaku.

Benedict, Timothy O. (2011). The Soka Gakkai's Pacifist Endeavours in Japanese Foreign Policy. Dalam Electronic Journal of Contemporary Japanese Studies. Diakses dari   <www.japanesestudies.org.uk/discussionpapers/ 2011/Benedict.html> pada tanggal 28 Maret 2016.

Boyd, J. Patrick., & Samuels, Richard J. (2005). Nine Lives?: The Politics Of Constitutional Reform In Japan. East-West Center Washington.

Chari, R.; Hogan, J.; Murphy, G. (2010). Regulating Lobbying: A Global Comparison. Manchester University Press.

Chinen, Mark A.  (2005). Article Nine of Japan's Constitution: From Renunciation of Armed Forces "Forever" to the Third Largest Defense Budget in the World. Michigan Journal of International Law 27.

Cheng, Tun-Jen., & Brown, Deborah A. (ed.). (2006). Religious Organizations And Democratization: Case Studies. Routledge.

Curtis, Gerald L. (2013). The Logic of Japanese Politics: Leaders, Institutions, and the Limits of Change. Columbia University Press.

Dawson, Lome L. (Autumn, 2001). The Cultural Significance of New Religious Movements: The Case of Soka Gakkai. Dalam Sociology of Religion Vol. 62, No. 3. Association for Sociology of Religion: Oxford University Press.

Doherty, Herbert J., Jr. (1963). Soka Gakkai: Religion and Politics in Japan. Dalam The Massachusetts Review, IV.

Eisenstadt, Shmuel., & Roniger, Luis. (1984). Patrons, Clients and Friends. Interpersonal Relations and the Structure of Trust in Society. Cambridge: Cambridge University Press. 

Elkevizth, Brian Henry. (2012).  From “Education Beyond Utility” to Utility for Legitimacy: Contemporary Opposition to Article 9 Revision in the Context of the Sōka Gakkai's Historical Development.Tesis magister Universitas Duke.

Erawan, I Ketut Putra. (2008). Clientelism, Political Survive, and Democratization. Makalah disampaikan dalam Intensive Short Course for Trainers on Human Rights and Democracy, di Universitas Gajah Mada, 2 – 11 Desember 2008. 

Eyfells, Eyjólfur. (2010). Japan’s Security Dilemma: Altering Article 9. Tesis Universitas Islandia.

Fallows, James. (1996). Breaking the News. New York: Pantheon Books.

Fisker-Nielsen, Anne Mette. (2012). Young Soka Gakkai Youth and Komeito: Religion and Politics in Contemporary Japan. London: Routledge.

Fisker-Nielsen, Anne Mette. (2013). Being Socially Engaged in Political World: Soka Gakkai as civil Society. Dalam Meidi Moksnes & Mia Melin (ed.). Faith in Civil Society: Religious Actors as Driver of Change (hal. 190-7). Uppsala: Uppsala Universitet.

Fisker-Nielsen, Anne Mette. (2010).  The Making of Representations of the Religious Adherent Engaged in Politics. Dalam Fieldwork in Religion. Equinox Publishing.

French, Howard W.  (14 November 1999). A Sect's Political Rise Creates Uneasiness in Japan. The New York Times.

Fujiwara Hirotatsu. (1970). I denounce Soka Gakkai. Tokyo: Nisshin Hodo.

Fukui Haruhiro. (1985). Political Parties of Asia and the Pacific. Greenwood Press.

Gross, Carl. (1970). Sokagakkai and Education. East Lansing: Michigan State University, College of Education, Institute for International Studies. 

Hardacre, Helene. (2006). State and Religion in Japan. Dalam Swanson P. and Chilson C. (ed.)., Nanzan Guide to Japanese Religion. Honolulu: University of Hawai’i Press, hlm. 274-88.

Hagstrom, Linus & Hanssen, Ulv. (2015). War is peace: the rearticulation of ‘peace’ in Japan’s China discourse. Dalam Review of International Studies Vol. 42/Issue 02/April 2016. British International Studies Association. 

Hayes, Louis D. (2002). Japan and the Security of Asia. New York: Lexington Books.

Hughes, Christopher W. (2005). Japan’s Re-emergence as a ‘Normal’ Military Power. New York: Routledge.

Hughes, Christopher W. (2009). Japan’s Remilitarization. London: Routledge.

Ikeda Daisaku. (1981). A Lasting Peace. New York: John Weatherhill, Inc.

Ikeda Daisaku. (2003). The New Human Revolution Vol. 9. CA: World Tribune Press.

Ikeda Daisaku. Complete Works Vol 1. Tohan Co., Ltd.

Inoue Nobutaka (ed.). (1990).  政治との交錯 (Keterlibatan dengan Politik), dalam 新宗教 事 典 (Kamus Agama Baru). Tokyo: Kobundo.

Itoh Mayumi. (Maret/April 2001). Japanese Constitutional Revision: A Neoliberal Proposal for Article 9. Dalam Comparative Perspective Asian Survey, Vol. 41, No. 2, 310-27.

Jiro Y. (1990). Political Reform, Tokyo: Iwanami Shoten, 1998, hlm. 168-86.

Junnosuke Masumi. (1995). Contemporary Politics of Japan. Dalam Lonny E. (trans.). Berkeley: University of California Press.

Kawanami Hiroko. (2001). Japanese Nationalism and Universal Dharma. Dalam Ian Harris (ed.). Buddhism and Politics in Twentieth Century Asia. Bloomsbury Publishing.

Kajimoto Tetsushi. (2 Maret, 2004). Komeito Torn Between LDP, Soka Gakkai. Japan Times. 

Kisela, Robert. (1994). Soka Gakkai, Komeito, and the Separation of Religion and State in Japan. Nanzan Bulletin 18/1994. Diakses dalam <https://nirc.nanzan-u.ac.jp/nfile/1880> pada 8 November 2015 17:31 WIB.

Kira Yōichi. (1986). Sōka Gakkai nanatsu no daizai: jitsuroku (Tujuh Kejahatan Soka Gakkai). Tōkyō: Shin Nihon Shuppansha.

Kumagai Kazunori. (2000). Value-Creating Pedagogy and Japanese Education in The Modern Era (hlm. 29-45). Dalam Ideas and influence of Tsunesaburo Makiguchi: Special issue of the Journal of Oriental Studies, 10, 29-45. Tokyo: The Institute of Oriental Philosophy.

Martin, Craig. (2008). Binding the Dogs of War: Japan and the Constitutionalizing of Jus Ad Bellum. University of Pennsylvania Journal of International Law Vol 30, Issue 1. Diakses dari <http://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1139&con text=jil> pada tanggal 11 Maret 2016 20:30 WIB.

Martin, Craig. (27 Juni, 2014). Reinterpreting Article 9 Endangers Japan’s Rule of Law. Japan Times. 

Mason, T. David. (Januari 1986). The Breakdown of Clientelism in El Salvador. Dalam Comparative Political Studies Vol. 18, 487-518. Sage Publications.

Mclaughlin, Levi. (2012). Did Aum Change Everything? Japanese Journal of Religious Studies. Vol. 39 Issue 1, 51-75.

McNelly, Theodore. (1972). Politics and Government in Japan Second Edition. Houghton Mifflin Company.

Metraux, Daniel. (2012).  Dalam Wellman, James K. Lombardi, Clark B (ed.). Religion and Human Security: A Global Perspective. New York: Oxford University Press.

Middlebrooks, William C. (2008). Beyond Pacifism: Why Japan Must Become a Normal Nation. Westport, Connecticut: Greenwood Publishing Group.

Monsterlet, Jean. (Desember 1963). A Propos Du Soka Gakkai. Etudes 319.

Murata Kiyoaki. (1969). Japan’s New Buddhism, An Objective Account of Soka Gakkai. New York: Weatherhill Book.

Nasu Hitoshi. (2004). Article 9 of the Japanese Constitution: Revisited in the Light of International Law, 9. Dalam Journal of Japanese Law 50.

Okuyama Michiaki. (2010). Soka Gakkai as A Challenge to Japanese Society and Politics. Dalam Journal of Politics and Religion vol. 4, no. 1, 83-96.

Olson, M. (1965). The Logic of Collective Action. Cambridge: Harvard University Press.

Palmer, Arvin. (1971). Buddhist Politics: Japan's Clean Government Party.  Nijhoff.

Panton, Michael A. (2011). Politics, Practice and Pacifism: Revising Article 9 of the Japanese constitution. Dalam  Asian-Pacific Law & Policy Journal Vol. 11:2.

Peikoff, Leonard. (1983). The Ominous Parallels. Plume. 

Peikoff, Leonard. (1990). Pragmatism Versus America dalam The Ayn Rand Letter, III, 17, 1. Second Renaissance Pr .

Piattoni, Simona (2001). Clientelism in Historical and Comparative Perspective. Dalam Simona Piattoni (ed.). Clientelism, Interests, and Democratic Representation. Cambridge: Cambridge University Press.

Peters, Benjamin A. (2010). Democratic Antimilitarism in Postwar Japan: Institutions and the Culture of Peace. Disertasi The Graduate SchoolNew Brunswick Rutgers, The State University of New Jersey.

Rand, Ayn. (1963). For the New Intellectual: The Phylosophy of Ayn Rand. Signet. 

Sado Hirano. (2005). Komeito – Soka Gakkai no Shinjitsu [Kenyataan Tentang Komeito – Soka Gakkai]. Tokyo: Kodansha.

Samuels, Richard J. (2007). Securing Japan: Tokyo’s Grand Strategy and the Future of East Asia. Ithaca, NY: Cornell University Press.

Schlichtman, Klaus. (2009). Shidehara Kijűrô, Pacifism and the Abolition of War. Dalam Japan In The World. Toronto: Lexington Books.

Shiohara Masayuki. (2011). The 80 years of Soka education: The birth of its word and the vision of school foundation.  Dalam Soka Education, 5, 238-57.

Shimazono Susumu. (2004). Soka Gakkai and the Modern Reformation of Buddhism. Dalam From Salvation to Spirituality: Popular Religious Movement in Modern Japan. Melbourne: Trans Pacific Press.

Eto Shunsuke., & Wajo Hichiri. (2003). Jiminto – Soka Gakkai – Komeito: Kokumin Fuzai no Renritsu Seikken – Hishi [LDP-Soka Gakkai-Komeito: Sejarah Rahasia Koalisi Pemerintahan Tanpa Melibatkan Rakyat]. Gakushunotomo Press.

Shidehara Kijūro. (1998). 外交の五十年 (50 Tahun Diplomasi). Tokyo; Nihon Tosho Sentaa.

Stone , Jacqueline I. (2003). Original Enlightenment and the Transformation of Medieval Japanese Buddhism (Studies in East Asian Buddhism). University of Hawaii Press.

Takai Susumu. (1995). Japan: A Hesitant but Interested Partner. Dalam International Defense-Review Defense 95. 

Tamaru  N. (2000). Soka Gakkai in Historical Perspective. Dalam D. Machacek & B. Wilson (ed.). Global Citizens: The Soka Gakkai Buddhist Movement in the World, 15-41. New York: Oxford University Press, 2000, hlm. 1541.

Tsuji Yuichiro. (2015). Amendment of the Japanese Constitution― A Comparative Law Approach. Dalam Nanzan Rivew of American Studies Vol. 37.

Victoria, Brian Daizen. (15 September 2014). Sōka Gakkai Founder, Makiguchi Tsunesaburō, A Man of Peace? The Asia-Pacific Journal, Vol. 12, Issue 37, No. 3.

White, James W. (1970). The Sokagakkai and Mass Society. Stanford, Calif.: Stanford University Press.

Williams, Paul. (1989). Mahāyāna Buddhism: the doctrinal foundations. Routledge.

Yamada Naoki. (2004). 創価学会とは何か (Soka Gakkai Itu Apa?). Tokyo: Shinkosha. 

Publikasi Elektronik

マッカーサー3原則「マッカーサーノート」 1946年 2月 3日. (t.t.). Diakses dari <http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/072shoshi.html> pada tanggal 16 April 2016.

公明代表 ‘断固反対’自民が集団的自衛権行使容認なら. (6 Juli, 2013). Nihon Keizai Shimbun.  

前分 (Pembukaan). Dalam日本国憲法 (Undang-Undang Negara Jepang). (t.t.). Diakses dari <http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM> pada tanggal 21 September 2015 13:45 WIB.

憲法９条と自衛隊の現実 (Konstitusi Pasal 9 dan Realita Pasukan Bela Diri). (t.t.). Diakses dari <http://www5a.biglobe.ne.jp/~katsuaki/sesou64.html> pada tanggal 9 September 2015 pukul 23.53 WIB.

Abe’s confidence wins over divided Komeito members – The Japan News. (1 Juli 2014). Top Headlines Daily. Diakses dari <http://topheadlines daily.com/abes-confidence-wins-over-divided-komeito-members-thejapan-news/feed/> pada tanggal 9 April 2016 11:52 WIB.

Asahi Shimbun Special Public Opinion Poll. (4 Juni 2014). diakses dari <http://mansfieldfdn. org/program/research-education-and-communication/asian-opinion-poll-database /asahi-shimbun-special-public-opinionpoll-040714/> pada tanggal 22 Februari 2016 13:25 WIB.

Balkin, J.M. (1998). How Mass Media Stimulate Political Transparency, Yale University. Diakses dari <http://www.yale.edu/lawweb/jbalkin/articles/ media01.htm#_edn1> pada tanggal 15 Mei 2016 10:06 WIB.

Christian Research Institute. (10 Juni 1999). Infighting, Division, and Scandal Afflicting Nichiren Soshu Buddhist. Diakses dari < http://www.equip.org/ article/infighting-division-and-scandal-afflicting-nichiren-shoshubuddhists/>  pada tanggal 13 Mei 2016 12:30 WIB.   

Cult Education Institute. Diakses dari <http://forum.culteducation.com/ read.php?5,87661,98274> pada tanggal 16 Mei 2016.

Desmond, Edward W. (20 November, 1995). Growing a Revelation about the Complicated and Sinister Nexus of Politics and Religion. TIME Magazine, Vol. 146, No. 21. Diakses dari <http://www.toride.org/edata/ gpower.html>  pada tanggal 15 Mei 2016 09:07 WIB.

Hendrajit. (15 November 2010).  Mewaspadai Kebangkitan Fasisme dan Militerisme. Dalam Tabloid Diplomasi edisi November 2010. Diakses dari <http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/115-november2010/982-mewaspadai-kebangkitan-fasisme-dan-militerisme.html> pada 3 November 2015 04:55 WIB.

Hookway, Christopher. (2013). Pragmatism. Dalam Edward N. Zalta (ed.). The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2013 Edition). Diakses dari <http://plato.stanford.edu/archives/ win2013/entries/pragmatism/> pada 6 April 2016, 12:15 WIB.

Hypocrisy Runs Deep Throughout The Soka Gakkai – A Toda Example. (t.t.). Diakses dari <https://m.reddit.com/r/sgiwhistleblowers/comments/4iashr/hypocrisy_runs_deep_throughout_the_soka_gakkai_a/> pada tanggal 20 Mei 2016.  

Japan Approves Constitution Steps. (14 Mei 2007). BBC News. Diakses dari <http://news.bbc.uk/2/hi/asia-pacific/6652809.stm> pada tanggal 14 April 2016 13:08 WIB.

Kajimoto Tetsushi. (18 November 2004). Komeito Torn Between Two Masters. Japan Times. Diakses dari<http://www.japantimes.co.jp/news/2004/11/ 18/national/new-komeito-torn-between-two-masters/#.VwGzUJx96wp> pada  tanggal 4 April 2016 13:01 WIB.

Komeito – Clean Government Party. Global Security. (t.t.). Diakses dari <http://www.globalsecurity. org/military/world/japan/party-komeito.htm> pada tanggal 12 Maret 2016.

Komeito Removes ‘New’ from Party Name. (25 September 2014). The Japan Times. Diakses dari <http://www.japantimes.co.jp/news/2014/09/25/national/politics-diplomacy/komeito-removes -new-party-name/#.V3SvB9J96 wp> pada tanggal 21 November 2015 17:15 WIB.

Major Security Shift: Local New Komeito officials oppose collective self-defense. (29 Juni 2014). Asahi Shimbun. Diakses dari  <https://web.archive.org/web/20140727023918/http:/ajw.asahi. com/arti cle/behind_news/politics/AJ201406290025> pada tanggal 11 September 2015.

McDermid, Douglas. Internet Encyclopedia of Philosophy. Diakses dari <http://www.iep.utm. edu/pragmati/> pada 6 April 2016, 12:25 WIB.

Millet, Michael. (1 Juli 2000). Who’s Got Power in Japan. Sidney Morning Herald. Diakses dari <https://www.newspapers.com/newspage/ 120399588/> pada tanggal 7 Juni 2016 08:47 WIB.  

On the Soka Gakkai Censorship of the Media. (t.t.). Diakses dari <https://www.reddit.com/ r/sgiwhistleblowers/comments/4bp1xo/on_the_soka_gakkais_censorship_of_the_media/>  pada tanggal 10 Mei 2016 11:55 WIB.

Public Library of US Diplomacy. (t.t.). Soka Gakkai Group Moving To Support Sending Japanese Troops Abroad. Diakses dari <https://wikileaks.org/ plusd/cables/08TOKYO284_a.html>  pada tanggal 15 Mei 2016 17:09 WIB.

Reischauer Institute of Japanese Studies, Harvard University. (2007). Japanese Studies: Constitutional Revision Research Project. Diakses dari <https://web.archive.org/web/20070518104415 /http:/www. fas.harvard.edu/~rijs/c rrp/index.html>  pada tanggal 30 Maret 2016 13.45 WIB.

Reischauer Institute of Japanese Studies, Harvard University. (2007). Citizens' Groups/NGOs. Diakses dari <https://web.archive.org/web/20070621185921/http:/www.fas.harvard.edu/~rijs/crrp/web _archive/ngos.html> pada tanggal 2 April 2016 00:05 WIB.

Rogow, Mark. (2003). Soka Gakkai Owned of Affiliated Companies. Diakses dari <http://markrogow.blogspot.com/2013/07/soka-gakkai-owned-oraffiliated.html?m=1> pada tanggal 4 Juli 2016 15:31 WIB.

Shinzo Abe’s Constitutional Ambitions. (Juni 2014). The Diplomat. Diakses dari <http://thediplomat. com/2014/06/shinzo-abes-constitutional-ambitions/>  pada tanggal 5 April 2016 08:12 WIB. 

Smith, Martin. (Produser). (14 October 1995). The Chanting Millions. BBC’s News. (Skrip siaran televisi). Diakses dari <http://www.toride.org/edata/ bbc.html> pada tanggal 9 April 2016 09:48 WIB.   

Soble, Jonathan. (16 Juli 2015). Japan Moves to Allow Military Combat for First Time in 70 Years. The New York Times. Diakses dari <http://www.ny times.com/2015/07/17/world/asia/japan-lower-house-passes-bills-givingilitary-freer-hand-to-fight.html?_r=0> pada tanggal 13 Februari 2016.

Soka Gakkai a force to be reckoned with in Abe's plan to reinterpret Constitution. (May 18, 2014). Diakses dari <http://www.japanbullet.com/news/sokagakkai-a-force-to-be-reckoned-with-in-abe-s-plan-to-reinterpret-constitu tion> pada 10 Oktober 2015 17:54 WIB.

Soka Gakkai Tried to Censor Foreign Media but Failed to Stop Broadcast of BBC’s Chanting Millions. (4 November 1995). Japan Times. Diakses dari <http://culteducation.com/group/940-soka-gakkai/7672-soka-gakkaitried-to-censor-the-foreign-media-but-failed-to-stop-broadcast-of-bbcsthe-chanting-millions-.html>  pada tanggal 16 Mei 2016 15:48 WIB. 

Soka Gakkai Uses Celebrities for Its 'Secret Revolution'. (23 Maret, 2005). Japan Today. Diakses dari <https://culteducation.com/group/940-soka-gakkai/ 7678-soka-gakkai-uses-celebrities-for-its-secret-revolution.html> pada tanggal 2 Mei 2016.

Soka Gakkai Warms A Coalition Plan. (12 Mei 1999). The Japan Times. Diakses dari <http://www.japantimes.co.jp/news/1999/05/12/national/soka-gakkai -warms-to-coalition-plan/#.V3TJkdJ96wp> pada tanggal 17 Mei 2016.

Sterngold, James. (1 Agustus 1991). More Names Emerges in Japanese Stock Market Scandal. The New York Times. Diakses dari <http://www.nytimes. com/1991/08/01/business/more-names-emerge-in-japanese-stock-marketscandal.html>  pada tanggal 31 Mei 2016 12:35 WIB. 

The High Road to a Century of Peace. (25 Desember 2001). Seikyo Shimbun. Diakses dari <http://www.daisakuikeda.org/sub/resources/interview/ interview2/2001seikyo.html> pada tanggal 12 Mei 2016 16:00 WIB.

Three Basic Points Stated by Supreme Commander to be "musts" in Constitutional Revision. (t.t.). Diakses dari <http://www.ndl.go.jp/ constitution/shiryo/03/072/072tx.html > pada 30 Juni 2016 8:00 WIB.

Watanabe Teresa. (15 Maret 1996). Japan’s Crusader or Corrupter. Los Angeles Times diakses dari < http://articles.latimes.com/1996-03-15/news/mn47383_1_soka-gakkai> pada tanggal 19 April 2016 23:05 WIB.

Why Politics? Dalam Soka Gakkai Controversies Explored. (t.t.). Diakses dari <http://www.sokaissues.info/home/why-politics.html> pada tanggal 7 April 2016 12:32 WIB.