SKEMA BARU GLOBAL ALLIANCE PERUSAHAAN MID-RANKING DAN SME JEPANG 2015 SEBAGAI USAHA PENGEMBANGAN INVESTMENT ALLIANCE JEPANG DENGAN PERUSAHAAN ASING

Disusun sebagai Ujian Akhir Semester ganjil 2015

Mata kuliah: Budaya Korporasi dan Manajemen Jepang

Dosen Pengampu: Dr. Sudung Manurung

Oleh: Rizki Hakiki Valentine

Pascasarjana Kajian Wilayah Jepang UI

1.      Pendahuluan

Jepang kini menghadapi perubahan situasi ekonomi yang sangat pesat sekaligus stagnansi ekonomi pasar. Pada situasi seperti ini, penting bagi Jepang untuk menambah opsi-opsi dalam menjalankan badan usaha ketika memilih pendekatan bisnis dan sumber daya manajemen.

Perusahaan modal merapat pada perusahaan asing untuk meningkatkan modal mereka sendiri dan menerima pendanaan dari luar negeri. Bagaimanapun juga, beberapa hubungan dengan bisnis luar negeri turut berkontribusi pada peningkatan kualitas teknologi, pengembangan produk baru, perluasan channel penjualan di dalam dan di luar Jepang, serta mengembangkan bisnis dan badan usaha ke luar negeri. Hal ini efektif dilakukan ketika kemitraan dengan pihak asing tidak hanya berkisar pada penanaman modal, namun juga keahlian teknis dan manajemen.

Industri kecil  dan   menengah   dinilai  dapat  berperan postif sebagai stimulus ekonomi suatu negara. Industri ini juga menjadi pendorong penciptaan pekerjaan dan pendapatan dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar dan transnasional yang kontribusinya kurang signifikan. SME dianggap sebagai jawaban dari harapan dari suatu negara akan adanya penekanan terhadap disparitas ekonomi melalui persebaran ekonomi yang tidak hanya terpusat di kota saja. SME ini dijadikan sebagai tumpuan ketahanan ekonomi domestik yang rentan akibat adanya praktik-praktik liberalisasi ekonomi  yang  diberlakukan  oleh  rezim   internasional.

Selain  itu,   pada  dasarnya  Jepang  sendiri memang merupakan   salah satu   negara yang mempunyai perhatian besar terhadap sektor industri kecil dan menengah ini. Di antara negara-negara   OECD,   Jepang   merupakan   negara   yang   mempunyai   jumlah   SME terbesar selain Italia. Jepang juga merupakan negara yang serius menggarap sektor industri kecil dan menengahnya. Keseriusan tersebut ditunjukkan dengan dibentuknya Small and Medium Enterprises Agency (SMEA) pada tahun 1948. Menurut data dari Ministry of Economy, Trade and Industry (METI), pada tahun 2005, ada sebanyak 4,69 Juta SME di Jepang yang berarti sebanyak 99,7 persen dari total perusahaan di Jepang.

Sebagai regulator atau pembuat keputusan, pemerintah Jepang berusaha menciptakan kebijakan pendukung iklim kerjasama yang harmonis dan strategi industri yang tidak tumpang tindih antara pihaknya sendiri dengan berbagai perusahaan swasta, maupun antara pihak swasta itu sendiri. Pemerintah Jepang memiliki dukungan yang sangat besar bagi SME dengan usaha untuk mempromosikan kemunculan dan perkembangan SME yang berdinamika, efisien, kompetitif, dan independen sehingga memiliki kontribusi dalam upaya pemulihan ekonomi dan peningkatan struktur industri negara.

SME wajar sangat didorong untuk segera kembali berdiri tegak karena SME memegang peran krusial dalam perekonomian Jepang itu sendiri. Terbukti dari besarnya proporsi jumlah SME di dalam perekonomian Jepang yang merupakan mayoritas jenis dari perusahaan yang berkembang di Jepang. Keberhasilan SME ini juga salah satunya dapat kita lihat dari Gross domestic Product (GDP) Jepang yang bahkan malah mengalami peningkatan dari yang awalnya sekitar 5.497.812 billion USD pada tahun 2011 menjadi 5.867.154 pada tahun 2012.

Dengan begitu, ditengah persaingan global dan stagnansi ekonomi Jepang dewasa ini, aliansi bisnis merupakan salah satu hal yang perlu dipertimbangkan oleh industri dan badan usaha Jepang. Dalam aliansi bisnis terdapat salah satu tipe aliansi yang disebut dengan investment alliance.

Dalam hal ini METI akan mengembangkan skema baru di mana organisasi yang relevan mendukung membentuk investment alliance antara perusahaan Jepang mid-ranking dan SME, dengan perusahaan asing dalam rangka untuk mempromosikan ekspansi ke luar negeri dengan memanfaatkan potensi teknologi yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan Jepang.

Dari pemaparan di atas, makalah ini berusaha mengkaji dukungan usaha aliansi perusahaan mid-ranking dan SME Jepang dengan perusahaan asing serta menganalisis kepentingan serta resikonya.

2.      Kerangka Pemikiran

Aliansi bisnis adalah perjanjian antara perusahaan, biasanya dimotivasi oleh pengurangan biaya dan peningkatan layanan bagi pelanggan. Aliansi sering dibatasi oleh perjanjian tunggal dengan risiko yang adil dan berbagi kesempatan bagi semua pihak yang terlibat dan biasanya dikelola oleh tim proyek terpadu.

Berikut adalah beberapa tipe aliansi bisnis:

·         Sales alliance : sebuah aliansi penjualan yang terjadi ketika dua perusahaan setuju untuk mengeksplor pasar bersama-sama untuk menjual produk dan layanan pelengkap.

·         Solution specific alliance: sebuah aliansi-solusi spesifik terjadi ketika dua perusahaan sepakat untuk bersama-sama mengembangkan dan menjual solusi pasar yang spesifik.

·         Geographic-specific alliance: sebuah aliansi geografis yang khusus dikembangkan ketika dua perusahaan sepakat untuk bersama-sama memasarkan atau co-brand dari produk dan layanan mereka di wilayah geografis tertentu.

·         Investment alliance: sebuah aliansi investasi yang terjadi ketika dua perusahaan sepakat untuk bergabung dananya untuk saling investasi. Investment alliance juga merupakan bentuk investasi asing langsung.

·         Joint venture: sebuah aliansi yang terjadi ketika dua atau lebih perusahaan setuju untuk menjalankan aktivitas ekonomi bersama.

Dalam banyak kasus, aliansi antara perusahaan dapat melibatkan dua atau lebih kategori atau jenis aliansi. Dari sekian banyak tipe aliansi dalam aliansi bisnis, penulis melihat investment alliance sebagai hal yang dominan dalam makalah ini untuk dibahas dalam kasus aliansi global perusahaan mid-ranking dan SME Jepang dengan perusahaan asing.

3.      Alasan dan Tujuan Investment Alliance Perusahaan Mid-Ranking dan SME dengan Perusahaan Asing

Sumber daya saing manufaktur Jepang adalah teknologi yang ada dalam perusahaan mid-ranking dan SME. Namun, teknologi-teknologi tersebut tidak cukup dimanfaatkan secara efisien. Mayoritas SME Jepang adalah mengakui perlunya membentuk aliansi dengan perusahaan asing. Banyak SME dan perusahaan mid-rangking yang diidentifikasi sebagai kandidat potensial yang dapat mengembangkan kemitraan penjualan dan kerja sama teknis dengan perusahaan asing dalam aliansi investasi.

Untuk mempromosikan ekspansi bisnis perusahaan mid-ranking dan SME Jepang ke luar negeri dengan mengeksplorasi potensi teknologi perusahaan Jepang, Japan External Trade Organisation (JETRO) berperan sebagai koordinator untuk menyalurkan penawaran perusahaan-perusahaan asing ke organisasi-organisasi yang relevan, kemudian mendukung aliansi investasi antara perusahaan asing tersebut dengan SME dan perusahaan mid-ranking Jepang. Hal ini karena Jepang juga menilai perusahaan asing dapat memanfaatkan sumber daya bisnisnya dengan lebih optimal sekaligus mengaplikasikan kinerja yang berorientasi pada prinsip ‘know-how’. Selain itu Jepang juga merasa perlu memperluas jaringan luar negeri bersama perusahaan-perusahaan asing yang bermitra dengannya dalam aliansi investasi.

Alasan lain adalah pemilik SME Jepang yang semakin berusia lanjut dan membutuhkan pemilik baru untuk mengambil alih bisnis mereka, ini akibatnya mendorong kepentingan mereka dalam membentuk aliansi investasi dengan perusahaan asing. Berikut adalah diagram pembagian usia eksekutif Jepang dan pemilik badan usaha SME yang berusia lebih dari 60 tahun berdasarkan data dari Teikoku Databank “National CEO Survey”.

Distribution of Japanese executives by age and the proportion of owners aged 60+ years

data from Teikoku Databank “National CEO Survey”

1.      Skema Dukungan Aliansi Global Perusahaan Mid-Ranking dengan SME

Pada langkah pertamanya di tahun 2015, METI akan membangun Global Alliance Promotion Offices di SME Support, Jepang, the Shoko Chukin Bank, dan SBIC serta mengembangkan sistem yang sesuai dengan kolaborasi antara perusahaan asing, perusahaan mid-ranking dan SME Jepang dengan JETRO. Perihal dimana partisipasi perusahaan asing – dalam sektor investasi atau manajemen – akan membawa Jepang dalam perluasan sales channel ke luar negeri sehingga akan mendukung pemanfaatan SME Growth Support Fund. Dana dapat disalurkan seperti skema berikut ini:

Promotion Scheme for Global Alliances for Mid-ranking Companies and SMEs

http://www.meti.go.jp/english/press/2015/pdf/0929_01a.pdf

Aliansi investasi adalah salah satu bentuk investasi asing langsung, tetapi jumlah aliansi investasi masuk di Jepang masih pada tingkat rendah, dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya.

Pembentukan skema ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk peningkatan ekspansi ke luar negeri dari perusahaan mid-ranking Jepang dan SME serta penciptaan lapangan kerja domestik dan revitalisasi ekonomi daerah melalui peningkatan investasi langsung asing di Jepang. Dengan kondisi ekonomi daerah yang direvitalisasi dan berkembang dengan baik, maka akan semakin besar kemungkinan penawaran investment alliance dari perusahaan asing yang ingin berbisnis dan berinvestasi di Jepang.

1.      Usaha Pemerintah Mempromosikan Investment Alliance dengan Perusahaan Asing

Pada saat ini, pemerintah Jepang sedang mengembangkan berbagai skema dan dukungan terhadap perusahaan asing yang tengah membentuk aliansi investasi dengan perusahaan-perusahaan Jepang. Dukungan-dukungan tersebut antara lain tampak pada:

I.                    Dukungan terhadap perusahaan asing untuk masuk ke Jepang

•        JETRO (Japan External TRade Organization), agen publik yang menyediakan kemudahan dan dukungan bagi perusahaan asing untuk bisa masuk ke Jepang.  Hingga Januari 2015, JETRO ada di 41 lokasi di dalam negeri Jepang dan 76 tempat dalam 56 negara asing.

•        IBSC (The Invest Japan Business Support Center) akan menyediakan one-stop services yang dapat memberikan informasi, memperkenalkan para spesialis, menyewakan kantor bagi perusahaan asing yang baru masuk ke Jepang dan konsultan penyesuaian bisnis asing ke Jepang

II.                 Menyediakan bantuan untuk SME Jepang yang mencari penerus usaha

•        Agen publik seperti SMEA (Small and Medium Enterprise Agency) dan SMRJ (Organization for Small & Medium Enterprises and Regional Innovation, JAPAN) menyediakan informasi dan memperkenalkan para spesialis pada pemilik badan usaha yang mencari penerus usahanya

•        Local chambers of commerce dapat melayani sebagai jendela konsultasi yang amat esensial bagi suksesi perusahaan dan akan mendukung aliansi investasi SME Jepang.

III.                Membuat panduan tata kelola perusahaan

Membuat aturan tata kelola perusahaan (“Guidelines on external directors” and “Codes of stewardship”) untuk memelihara tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan Jepang dan investor institusional untuk menumbuhkan rasa percaya dari investor asing.

IV.               Reformasi aturan

Untuk mengembangkan Jepang menjadi “world’s best environment for companies”, pemerintah telah mendesain zona khusus di bawah sistem “National Strategic Special Zones”.  Ikhtisarnya meliputi (1) penyederhanaan dan mempercepat prosedur hukum untuk mendirikan perusahaan Jepang milik perusahaan asing (2) menghilangkan hambatan untuk melakukan bisnis di Jepang, seperti pembatasan dalam merekrut karyawan.

2.      Faktor yang Dapat Mendukung Kesuksesan Investment Alliance Jepang

a.      Kemampuan mendefinisikan dan mengkomunikasikan tujuan investment alliance antara satu sama lain

FDI harus dipertimbangkan dengan alasan untuk memilih aliansi investasi sebagai metode, bukan pendirian pabrik dan fasilitas oleh mereka sendiri, serta manfaat dan efek sinergi dengan rekan-rekan.

Juga, perusahaan asing tidak boleh secara sepihak mengeluarkan syarat  negosiasi, serta sangat penting untuk berbicara dengan manajemen dan personil dari perusahaan Jepang dan mengembangkan lingkungan yang kooperatif bersama-sama. Perusahaan Jepang khususnya memiliki karyawan yang sangat berkualitas dengan tingkat turn-over yang rendah, namun mereka memiliki beberapa pengalaman aliansi investasi dan banyak dari karyawan mereka yang masih tidak terbiasa aliansi investasi dengan perusahaan asing. Sebagai motivasi terkait dengan pengembangan sinergi, sangat penting dipahami bahwa komunikasi dilakukan dengan tidak hanya dalam  lingkup manajemen tetapi juga dengan personil umum.

Untuk tujuan ini, penting tujuan dari aliansi investasi diatur dan dikomunikasikan dengan rekan-rekan aliansi manajemen Jepang. Diperlukan koomunikasi langsung dan meyakinkan personil rekan-rekan 'pada tujuan dan niat dari pihak asing untuk membentuk hubungan jangka panjang. Selain itu, penting untuk terus mengungkapkan tujuan aliansi investasi di acara-acara seperti rapat dan pertemuan-pertemuan resmi untuk mencapai saling pengertian karena ini akan membawa kesuksesan aliansi investasi

b.      Membangun kepercayaan bersama

Keputusan untuk membentuk aliansi investasi merupakan tanggung jawab utama bagi kedua perusahaan sehubungan dengan masa depan perusahaan. Karena itu, kepercayaan adalah hal yang penting bagi para pihak yang beraliansi dalam investasi termasuk eksekutif perusahaan untuk menyampaikan dan saling berkmunikasi mengenai tujuan bersama dari negosiasi tersebut.

Secara khusus, sehubungan dengan aliansi investasi dengan perusahaan Jepang, perusahaan-perusahaan Jepang cenderung memilih aliansi investasi dengan perusahaan yang sudah dipupuk rasa saling percaya. Sebaliknya, membuat proposal bisnis yang besar, seperti aliansi investasi untuk perusahaan Jepang dengan tingkat kepercayaan yang kurang dapat menyebabkan hasil yang kontraproduktif. Gaya negosiasi dengan manajemen Jepang adalah sebuah proses membutuhkan pertimbangan (yang berbeda dengan negosiasi dengan manajemen di perusahaan-perusahaan barat), membutuhkan kehati-hatian, pertemuan yang berkali-kali dan waktu yang cukup lama untuk mencapai keputusan.

Penting untuk secara melakukan negosiasi secara bertahap dan melaksanakan proses integrasi sambil mendengarkan pendapat dari mitra Jepang. Jika memungkinkan, akan lebih baik jika melaksanakan negosiasi dari aliansi investasi dengan mitra bisnis yang ada (seperti pembeli / pemasok dll).

c.       Memberdayakan para spesialis yang sudah familiar dengan Jepang

Sinergi dari aliansi investasi dapat dihasilkan melalui pemahaman perbedaan antara kebiasaan bisnis dan sistem hukum di Jepang dan luar negeri. Pemahaman tentang sistem lingkungan bisnis lokal, hukum dan perpajakan sangat penting untuk negosiasi halus dan PMI dalam aliansi investasi.

Secara khusus, dalam kasus investasi aliansi negosiasi dengan perusahaan Jepang, mungkin perlu untuk menyewa profesional dengan pengetahuan hukum Jepang dan sistem pajak, dan pengalaman dalam melaksanakan negosiasi dalam bahasa Jepang dan asing.

Untuk tujuan ini, ketika melakukan aliansi investasi, perlu untuk menetapkan karyawan in-house dengan pemahaman pasar dan ahli pengetahuan Jepang yang baik untuk menjadi tim. Jika tidak ada karyawan ahli in-house, maka perlu menggunakan jasa ahli dari luar yang familiar dengan pasar Jepang ketika melakukan negosiasi aliansi investasi.

3.       Resiko

Dalam pelaksanaan investment alliance, tentu terdapat resiko yang perlu diwaspadai. Resiko berikut bisa muncul terkait dengan pelaksanaan aliansi investasi dengan perusahaan Jepang.  Untuk mengurangi resiko ini, perlu untuk mempertimbangkan prosedur aliansi sesuai dengan keberhasilan faktor hand in hand.

i.                    Obstacles in investment alliance negotiations

Perusahaan Jepang biasanya menginginkan retensi manajemen dan personel bersama dengan nilai penjualan perusahaan yang tinggi. Persyaratan untuk menghasilkan sinergi yang memenuhi harga pembelian oleh perusahaan asing menghambat pengembangan tujuan umum, namun negosiasi yang tepat dapat menghadapi kendala ini.

ii.                  Internal confusion within Japanese companies

Karena banyak mitra aliansi Jepang memiliki karyawan yang tidak mahir dalam menggunakan bahasa Inggris atau tidak terbiasa untuk berkomunikasi dengan orang asing, maka, pelaksanaan integrasi tanpa sosialisasi terlebih dahulu dapat menyebabkan kebingungan dalam perusahaan. Selanjutnya, karyawan dapat menjadi bingung dengan perubahan yang cepat yang dibuat oleh aliansi investasi, dan mungkin membangkitkan omset hanya akan dilakukan oleh personil inti yang memiliki teknologi dan pengetahuan pemasaran yang baik.

iii.                Defect revealed during the PMI process

Kesalahan selama proses PMI, yang tidak diketahui sebelum pembentukan aliansi investasi (seperti rincian perjanjian dengan klien dan kondisi di pabrik) dan dapat menyebabkan kerugian Karena itu dibutuhkan kepercayaan bersama dan keberadaan orang yang ahli dalam perkembangan pasar dan pengetahuan yang baik tentang situasi bisnis Jepang.

4.      Kesimpulan

Keberhasilan SME salah satunya dapat lihat dari Gross domestic Product (GDP) Jepang yang bahkan terus mengalami peningkatan. Dari fakta inilah, maka dapat dipahami bahwa SME di Jepang telah membentuk kerangka ekonomi Jepang yang dapat berperan aktif dalam revitalisasi ekonomi Jepang. Sehingga SME ini dijadikan sebagai tumpuan ketahanan ekonomi domestik yang rentan akibat adanya praktik-praktik liberalisasi ekonomi  yang  diberlakukan  oleh  rezim   internasional. Maka tak heran jika pemerintah Jepang memberikan dukungan yang sangat besar bagi SME dengan usaha untuk mempromosikan kemunculan dan perkembangan SME yang berdinamika, efisien, kompetitif, dan independen sehingga memiliki kontribusi dalam upaya pemulihan ekonomi dan peningkatan struktur industri negara.

            Upaya pengaturan skema baru dalam aliansi global antara SME dan perusahaan mid-ranking merupakan salah satu cara untuk mengembangkan aliansi investasi dengan perusahaan asing. Sebab aliansi global antara SME dan perusahaan mid-ranking diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk peningkatan ekspansi ke luar negeri dari perusahaan mid-ranking Jepang dan SME serta penciptaan lapangan kerja domestik dan revitalisasi ekonomi daerah melalui peningkatan investasi langsung asing di Jepang.

Mayoritas SME Jepang adalah mengakui perlunya membentuk aliansi dengan perusahaan asing. Banyak SME dan perusahaan mid-rangking yang diidentifikasi sebagai kandidat potensial yang dapat mengembangkan kemitraan penjualan dan kerja sama teknis dengan perusahaan asing dalam aliansi investasi. Untuk itu pemerintah Jepang menggerakkan JETRO, IBSC, SMEA dan agen-agen lain untuk mendukung aliansi investasi SME, perusahaan mid-ranking dan perusahaan asing.

Membangun investment alliance dengan perusahaan asing memang beresiko, namun, pemerintah Jepang telah membuat kebijakan-kebijakan dan perubahan aturan untuk memudahkan pembangunan aliansi. Dengan memperhatikan faktor-faktor kunci yang bisa menyokong kesuksesan aliansi investasi, resiko tersebut dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

-----日本の中堅・中小企業のグローバルアライアンスを推進します～外国企業との投資提携を推進する体制を新たに整備します～

    (http://www.meti.go.jp/press/2015/09/20150929003/20150929003.html)

-------- Promotion Scheme for Global Alliances for Mid-ranking Companies and SMEs

     (http://www.meti.go.jp/english/press/2015/pdf/0929_01a.pdf)

-------- Distribution of Japanese executives by age and the proportion of owners aged 60+ years. Data from Teikoku Databank “National CEO Survey”

Dennis Jr., William J., ‘Entrepreneurship, Small Business and Public Policy Levers’, Journal of Small Business Management, 49 (2011)

Honjo, Y., and N. Harada, ‘SME Policy, Financial Structure and Firm Growth: Evidence from Japan’, Small Business Economics, 27 (2006)

Kitayama, Toshiya, 'Local Governments and Small and Medium-sized Enterprises,' in Kim et al. (eds.) (1995) The Japanese Civil Service and Economic Development (Oxford: Clarendon, 1995)

Lam, W. Raphael and Jongsoon Shin,, ‘What Role Can Financial Policies Play in Revitalizing SMEs in Japan?’ (International Monetary Fund, 2012)

Small Business Research Institute. 'White Paper on Small and Medium-sized Enterprises in Japan.' (Small and Medium Enterprise Agency, Ministry of Economy, Trade and Industry, 2011).

Small Business Research Institute. 'White Paper on Small and Medium-sized Enterprises in Japan.' (Small and Medium Enterprise Agency, Ministry of Economy, Trade and Industry, 2012).

Yuhua, Bernadine Zhang. APEC Policy Support Unit POLICY BRIEF No. 12 March 2015. ‘SME Internationalization and Measurement’.

HUBUNGAN ESENSIAL ANTARA SISTEM PENDIDIKAN DAN KORPORASI JEPANG

Disusun sebagai ujian tengah semester ganjil mata kuliah

Budaya Korporasi dan Manajemen Jepang

Dosen Pengampu: Dr. Sudung Manurung

Disusun oleh: Rizki Hakiki Valentine

1.      PENDAHULUAN

Jepang merupakan negara yang mumpuni dalam sektor ekonominya. Kedigdayaan ekonomi yang dialami Jepang ini tidak terlepas dari kesuksesannya dalam mengembangkan teori manajemen khas Jepang (Wang, 1994: 99). Jepang menerapkan keahlian dan pendidikan dalam pelaku industri serta kebijakan pemerintah Jepang guna mereduksi peranan oposisi dan menguatkan peranan birokrasi yang ada.

Jepang menganut sistem perekonomian kapitalis. Sistem ini termanifestasikan dalam pembentukan Ministry of International Trade and Industry (MITI) dan Ministry of Financesebagai lembaga khusus yang menangani masalah perdagangan, mengembangkan strategi pengembangan ekonomi, dan memformulasikan kebijakan industri nasional (Wang, 1997: 101). Korporasi Jepang menjadi faktor penyumbang terbesar kemajuan ekonomi negara tersebut. Grup korporasi (keiretsu) merupakan kumpulan perusahaan dengan hubungan bisnis dan kepemilikan saham. Grup korporasi ini mayoritas bergerak di bidang otomotif, misalnya Toyota, Mitsubishi, Mazda, Hitachi, dan sebagainya. Keberadaan mereka juga sangat bermanfaat bagi masyarakat Jepang karena menyerap tenaga kerja yang begitu besar (Wang, 1994: 102). Perusahaan-perusahaan ini bekerjasama dengan perusahaan di seluruh dunia dalam proses produksi komponen otomotif hingga perakitan. Namun, yang perlu dicatat adalah bahwa Jepang tetap memprioritaskan raw material dari keiretsu yang dimilikinya.

Secara umum dapat dikatakan bahwa sejak terjadinya Restorasi Meiji, perkembangan ekonomi Jepang terus naik secara fantastis, meskipun sesekali terjadi depresi ekonomi. Peranan para pengusaha besar pemilik modal  dalam awal pembangunan tidak bisa dilepaskan begitu saja. Dalam usahanya melangkah ke industrialisasi, pemerintah Meiji telah melakukan kerjasama dengan para pengusaha yang memiliki modal untuk mendukung pembangunan ekonomi khususnya dan bidang-bidang lain umumnya.

Suatu negara,  jika ingin pembangunan ekonominya berhasil maka harus memenuhi persyaratan-persyaratan antara lain adalah atas dasar kekuatan sendiri dengan bertumpu pada kekuatan dan kemampuan perekonomian dalam negeri, kemudian adanya perubahan structural, yaitu perubahan dari masyarakat pertanian tradisional menjadi ekonomi industri modern, yang mencakup perubahan lembaga, sikap sosial, dan motivasi serta adanya prasyarat sosial budaya yang menunjang pembangunan. Sedangkan faktor yang berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi adalah modal, di samping sumber daya alam dan manusia. (Wiratmo, 1992 : 7-8).

Dalam usahanya untuk mempercepat perkembangan ekonomi, maka Jepang berusaha untuk melaksanakan perubahan-perubahan besar dalam sector ekonomi yang didukung oleh perubahan dalam sektor pendidikan dan pemerintahan serta sosial. Pemerintah Jepang pada masa Meiji telah berani mengambil resiko yang besar untuk melakukan percepatan dalam ekonomi terutama pada masa peralihan, di mana terjadi perombakan dari sistem ekonomi tradisional ke sistem ekonomi modern. Melesatnya sistem perekonomian Jepang juga tidak bisa dipisahkan dari sistem pendidikan yang dikembangkannya (Wang, 1994: 103). Jepang menaruh perhatian khusus pada pendidikan berbasis teknologi, dimana segala macam sekolah maupun universitas yang berbasis teknik akan mendapat fasilitas lebih. Masyarakat Jepang dikenal sebagai masyarakat yang rajin dan disiplin, hal ini juga turut menyumbang kemajuan negara matahari terbit tersebut.

Untuk mendukung pembangunan ekonomi salah satu faktor yang berpengaruh adalah adanya kebijakan pemerintah untuk memajukan tingkat pendidikan masyarakat Jepang. Pemerintah mulai mengadakan pendidikan wajib dan bebas bagi seluruh rakyat selama empat tahun dan dibukanya berbagai macam dan tingkat sekolah hingga tingkat universitas. Sedangkan sistem pendidikan yang digunakan disesuaikan dengan sistem pendidikan Barat, sehingga memberikan landasan untuk mengejar ketertinggalan Jepang dalam ilmu dan teknologi. Salah satu langkah yang dilakukan adlah mulai diadakannya penterjemahan berbagai buku ilmu ke dalam bahasa Jepang. Dengan adanya kesempatan yang luas dalam pendidikan ini, maka hasil yang didapat oleh para pemimpin Jepang adalah semakin meningkatnya mutu seluruh rakyat, tumbuhnya kesetiaan  kepada negara dan pemerintah, dan digerakkannya semangat untuk mempu belajar, sehingga hal ini memperkuat partisipasi rakyat dalam pelaksanaan modernisasi Jepang

Faktor pendidikan ini nantinya berpengaruh besar sekali kepada pertumbuhan Jepang menjadi suatu negara modern dan kuat dalam bidang ekonomi. Dengan pendidikan yang meluas akan tercipta tenaga manusia yang cakap dalam proses produksi dalam jumlah besar (Suryohadiprojo, 1987: 29). Perluasan pendidikan akan menciptakan tenaga-tenaga ahli di bidang-bidang yang diperlukan  untuk pembangunan demi kemajuan ekonomi, sebagaimana yang diungkapkan oleh Baldwin, bahwa perluasan sistem pendidikan adalah penting khususnya di dalam usaha untuk melengkapi ahli-ahli yang menkhususkan diri dalam teknik yang dapat menciptakan teknologi baru, dan kemajuan teknologi ini merupakan kondisi yang diperlukan untuk kemajuan ekonomi. (Baldwin, 1980: 19).

Data statistik tahun 1985 dari Japanese Life Today dan International Society for Educational Information, Tokyo menyebutkan bahwa persentase siswa Jepang yang melanjutkan ke SMA lebih kurang 94%, dan yang melanjutkan ke PT lebih kurang 38%. Hal ini bila dibandingkan dengan kondisi yang sama dengan negara lain di dunia, misalnya Prancis (24%), Inggris (20%), Jepang menempati urutan pertama setelah Amerika Serikat (43%). Tingginya standar pendidikan Jepang di atas tidak semata-mata muncul dengan sendirinya, namun yang perlu diungkap di sini adalah ciri utama bangsa Jepang yaitu kehausan yang tak pernah puas akan pengetahuan. Sebagai bangsa literal dan minat baca yang tinggi, wajar dan mengamini bila bangsa Jepang maju dalam bidang pendidikan. Bukan hanya bacaan berupa buku ilmu pengetahuan, teknologi, dan sastra saja yang menjadi bahan bacaan mereka, tetapi koran pun masih menjadi bacaan wajib setiap hari. Tidak bisa dipungkiri bahwa untuk terjun dalam kegiatan industri dan korporasi Jepang, seseorang harus menamatkan pendidikan tingkat perguruan tinggi. Akan tetapi, tidak seperti di negara-negara barat, masuk ke dalam dunia perusahaan di Jepang berarti memulai segalanya dari nol dan promosi menjadi berpihak pada sistem senioritas. Jadi, penulis mempertanyakan seberapa besar pendidikan dipandang mempengaruhi kinerja karyawan perusahaan dan menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan. Selain itu tulisan ini juga akan mengulas bagaimana pendidikan terkait langsung dengan kegiatan korporasi Jepang.

2.      ORIENTASI SISTEM PENDIDIKAN JEPANG DAN REKRUITMEN PERUSAHAAN

Dalam sistem pendidikan Jepang, kemampuan individual dan belajar secara mandiri adalah hal yang sangat diutamakan. Bagi Jepang, pendidikan merupakan alat yang sangat penting dan berpengaruh guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pendidikan diharapkan menjadi sarana untuk mengembangkan kemampuan dan watak individu di tengah peradaban bangsa.

Dalam masyarakat Jepang, ada semacam konsensus yang mengakar dalam pola pikir masyarakat Jepang mengenai pentingnya sistem pendidikan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas tinggi dan pentingnya menetapkan standar tinggi guna mencetak SDM yang kualitasnya terus meningkat.

Perusahaan-perusahaan di Jepang menjalankan praktik rekrutmen fresh graduates melalui unit-unit pembimbing konseling sekolah. Oleh karenanya sekolah-sekolah secara intens menjalin hubungan kerjasama dengan komunitas bisnis dalam menyediakan penempatan kerja bagi siswa-siswanya. Melalui asistensi sekolah, siswa yang ingin memperoleh pekerjaan pada umumnya mencari dan mengikuti serangkaian ujian penerimaan kerja di beragam perusahaan di akhir tahun masa sekolah.

Sistem rekruitmen ini secara legal didukung oleh revisi Empoyment Stabilization Law 1949, yang secara luas dijalankan pada tahun 1960 dan 1970, dengan memberikan kesempatan kepada penyedia lapangan pekerjaan untuk memilih sekolahyang ingin mereka kirimi formulir aplikasi dan informasi pekerjaan. Jika perusahaan tidak puas dengan kualitas karyawaan dari sekolah tertentu, perusahaan memiliki hak untuk berpindah pada sekolah lain. Oleh karenanya, antar sekolah dan guru saling melalukan kompetisi dalam menjaga dan memperluas jaringan rekruitmen dengan beragam perusahaan.

Dilansir dari situs online Jepang, menyatakan bahwa:

今春卒業予定の大学生の就職内定率は２月１日現在で前年同期比１・２ポイント増の８１・７％だったことが１５日、厚生労働、文部科学両省の調査で分かった。２年連続の上昇だが、２００８年に発生したリーマン・ショック前の８０％台後半の水準には依然戻っていない。

Sumber: MSN Sankei

Survey yang dilakukan oleh Kementrian Kesehatan, ketenagakerjaan dan Kesejahteraan, kementrian pendidikan, budaya, olahraga, sains dan teknologi menunjukkan bahwa rasio tawaran kerja pada siswa yang lulus dari perguruan tinggi sejumlah 81,7% dengan kenaikan 1,2% dari tahun sebelumnya. Ini juga merupakan peningkatan pada tahun kedua setelah Lehman shock dan masih dalam kisaran prosentase 80%.

Selain itu, dengan pendidikan, Jepang berupaya untuk meminimalisir tingkat pengangguran yang meningkat jumlahnya. Kreativitas lulusan-lulusan pendidikan tinggi Jepang adalah kader-kader yang diharapkan dapat diakui secara internasional dan dapat diserap dalam dunia industri Jepang yang nantinya akan terus memberikan dampak terhadap perbaikan ekonomi negara. Contohnya, keberhasilan dalam bidang otomotif; Suzuki, Honda, Toyota, yang selalu mampu mengembangkan inovasi baru dari produknya dalam kurun waktu singkat.

Selain menyerap tenaga kerja yang berasal dari level pendidikan tinggi dari universitas universitas ternama demi mengurangi angka pengangguran, keahlian lulusan universitas diharapkan bisa diasah lagi kemampuannya menjadi tenaga-tenaga ahli yang mampu mengembangkan riset-riset terbaru secara terus menerus.

1.      INTERRELASI SISTEM PENDIDIKAN JEPANG YANG MEMPENGARUHI KINERJA INDIVIDU DI PERUSAHAAN JEPANG

Sistem pendidikan Jepang menjadi dasar bagi performa kerja dan karir seorang individu di Jepang. Hal ini dikarenakan sistem pendidikan itu sendiri akan terkait dengan banyak hal dalam aktifitas perusahaan seperti promosi jabatan, sistem karyawan tetap, pembentukan individu itu sendiri mematuhi konsep ‘whole man’ yang dibutuhkan dalam harmonisasi kinerja perusahaan, dan lain-lain.

Interrelasi sistem pendidikan Jepang dengan performa kerja individu dapat dilihat dalam bagan di bawah ini:

1.1  The Equitable Meritocracy

Meskipun tujuan utama dari pendidikan dasar di Jepang adalah mempromosikan perubahan sosial yang egaliter, rupanya hal ini hanya berlaku pada individu-individu yang memiliki kualifikasi saja. Kebijakan pemerintah dan keluarga Jepang yang sangat menaruh perhatian besar terhadap kesuksesan anak di sekolah, ujian nasional, dan lain-lain membuat pelajar pelajar Jepang sangat berambisi untuk meraih pendidikan setinggi-tingginya di sekolah dan universitas bonafid.

Universitas Tokyo adalah salah satu universitas yang terpandang di Jepang. Oleh karenanya, banyak persepsi yang menilai bahwa generasi-generasi yang bisa membawa perubahan ekonomi dan sosial berasal dari universitas ini atau universitas yang level kualitasnya setara dengan Universitas Tokyo.

Tidak hanya perguruan tinggi, memilih sekolah menengah pun menjadi hal yang sangat krusial di Jepang. Pada dasarnya, anak-anak sudah harus mendapatkan pendidikan yang baik sejak taman kanak-kanak. Lulusan taman kanak-kanak yang memiliki prestise bagus, anak diterima di sekolah dasar yang berkualitas baik, lulusan sekolah dasar yang bagus akan diterima di sekolah menengah yang top, lalu bisa diterima di universitas bonafid hingga akhirnya mendapat pekerjaan dengan mudah di perusahaan-perusahaan kelas dunia.

Dalam jenjang pendidikan tinggi, peringkat universitas menentukan prestige dan reputasi terhadap sertifikasi dan posisi dalam hirarki dunia kerja. Perusahaan besar dan lembaga pemerintahan memiliki kultur untuk mempromosikan jabatan pegawai berdasar atas asal lulusan universitas. Kondisi inilah yang mendorong kandidat untuk menentukan masa depan pendidikan lebih berdasar atas nama universitas diabandingkan dengan kualitas disiplin atau ketertarikan dalam disiplin tertentu.

1.2  Permanent Employment

Seorang pekerja yang masuk dalam perusahaan melalui universitas akan diperiksa dengan sangat detail, mulai dari riwayat pendidikan, latar belakang, keluarga, kesehatan dan banyak tes pemeriksaan yang lain. permanen employment atau lifetie employment merupakan hal yang umum di sebuah perusahaan besar, karena itulah mereka membutuhkan detail informasi dari seorang pekerja.

Karena pekerja akan diberdayakan seumur hidupnya, perusahaan-perusahaan besar sangat berhati-hati dalam memilih dan menyeleksi calon pekerjanya, termasuk memperhatikan dengan sangat teliti riwayat pendidikannya dan di sekolah mana saja seorang calon karyawan pernah menempuh pendidikan. Pada umumnya, perusahaan besar hanya akan tertarik pada calon karyawan yang berasal dari sekolah atau universitas yang terpandang.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin bonafid dan semakin tinggi prestise institusi pendidikan tempat calon karyawan belajar, maka semakin besar kemungkinan calon karyawan ini akan dipekerjakan.

1.3  Promotion Practice

Senioritas merupakan faktor primer dalam skema promosi dari sebagian besar perusahaan Jepang. Hasibuan (2000) menyatakan bahwa pengalaman kerja dipandang sebagai senioritas, dimana pertimbangan untuk promosi didasarkan pada pengalaman kerja seseorang atau orang yang terlama bekerja dalam perusahaan, akan mendapat prioritas utama dalam tindakan promosi. Akan tetapi, hal ini dapat menyebabkan melemahnya tingkat persaingan antar karyawan, karena karyawan yang masih baru dianggap tidak dihargai dan tidak mendapat kesempatan berkembang secara karir dengan potensi yang dimilikinya, ini akan berdampak kepada kinerja perusahaan secara keseluruhan. Namun saat ini, alasan senioritas masih dijadikan sebagai kriteria promosi jabatan dalam suatu perusahaan, selain akan mengurangi terjadinya kecemburuan sosial juga berhubungan dengan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Dengan masa kerja yang lebih lama, seseorang diharapkan memiliki tingkat kompetensi yang lebih tinggi dan ide – ide yang lebih banyak. Menurut Simamora (2004), salah satu alasan mengapa senioritas dijadikan sebagai kriteria untuk promosi karena adanya korelasi antara senioritas dan produktivitas. Sampai pada titik tertentu, para karyawan pada umumnya menjadi lebih kompeten dalam pekerjaannya, seiring dengan banyaknya pengalaman yang dimiliki.

Studi mengenai perusahaan Jepang menemukan adanya korelasi yang cukup dekat antara ranking dan senioritas dan pendidikan. Alasannya dapat dimengerti, bahwa pencapaian prestasi yang tinggi membutuhkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah, dan kemampuan itu biasanya berkembang seiring dengan seorang karyawan menuai pengalaman kerja lalu menjalani proses menjadi senior yang membimbing juniornya.

1.4  Konsep The Whole Man

Di Jepang, konsep ‘whole man’ berarti tipikal orang yang berkembang secara harmonis, orang yang well-rounded dalam dimensi fisikal, intelektual, spiritual, dan teknikal dalam kepribadiannya serta dalam konteks pengetahuannya. Harus diakui bahwa meskipun moral training merupakan bagian dari kurikulum, rutinitas institusi pendidikan itu sendiri lah yang digunakan sebagai alat dalam pendidikan moral. Para pengajar biasa menanamkan bahwa perilaku di kelas harus menunjukkan rasa hormat terhadap sesama/teman sebaya dan menunjukkan betapa berharganya eksistensi teman sekelas. Sebagian besar aktivitas sekolah di Jepang memiliki tujuan yang sama; menanamkan rasa kebersamaan, pentingnya kebersihan, dan konsep kolektivisme.

Orang Jepang, sejak sekolah dibiasakan mengerjakan sesuatu bersama sama dan berkomunikasi dalam situasi berunding untuk merasakan adanya sebuah community of interest. Hal tersebut sangat bermanfaat saat mereka bekerja nanti.

Di perusahaan, segala macam bentuk pekerjaan biasanya dikerjakan dan diselesaikan dalam tim sehingga kemampuan berdiskusi dan memecahkan masalah menjadi hal yang sangat penting. Oleh karena itu perusahaan mengandalkan sekolah-sekolah yang berkualitas baik sebagai partnet merekrut lulusan-lulusan yang memiliki kemampuan memecahkan masalah, dan mengembangkan kepribadian dengan baik. Kemampuan-kemampuan yang terdapat dalam ‘whole man’ tersebut sangat dibutuhkan dalam kinerja, pengembangan dan kemajuan perusahaan.

1.5  Scholastic Rigor

Pada poin ini, seorang karyawan harus menguasai ketrampilan membaca yang baik, menulis kalimat efektif, terampil dalam perhitungan yang matematis dan mampu bekerja dengan seluruh komponen angka, desimal, pecahan dan prosentase. Karyawan harus mampu bekerja secara mandiri maupun kolaboratid, melakukan penelitian, analisa, mencatat, mengelola informasi dan mensintesis permasalahan dengan apa yang telah dia pelajari sebelumnya di universitas atau sekolah.

Keterampilan tersebut sangat penting untuk pekerjaan dan perkembangan perusahaan. Karena itulah keterampilan tersebut telah ditanamkan di sekolah dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh kementrian pendidikan. Selain itu, faktanya, banyak sekali pelajar Jepang yang mengincar universitas bonafid, tidak hanya untuk menimba ilmu yang berguna untuk karirnya nanti, melainkan juga membiasakan diri dengan perilaku kerja. Universitas universitas yang terpandang dengan sistem pendidikan yang baik, memiliki aturan yang ketat, batas absensi, waktu libur yang pendek dan kehidupan yang sibuk.

Dari situlah pelajar merasa menemukan kesamaan perkuliahan yang ketat dengan kehidupan karyawan perusahaan yang harus terbiasa disiplin. Jadi kehidupan di instansi pendidikan sendiri sifatnya mendorong pelajar untuk tertindak dengan ilmiah dan teliti sebagai calon karyawan yang memiliki dedikasi tinggi pada perusahaan.

2.      Kesimpulan

Tampak dengan jelas bahwa di Jepang, pendidikan merupakan hal yang sangat penting. Kemampuan seorang pelajar untuk masuk ke universitas ternama merupakan inti dari kesuksesan dalam karirnya di perusahaan maupun di area pemerintahan. Adanya ujian dan tes di sekolah dan tes masuk ke perusahaan/dunia kerja mengindikasikan maksud yang kuat untuk menganugerahkan jabatan yang baik bagi individu yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang mumpuni.

Di Jepang, pengetahuan diasumsikan sebagai kunci untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan sehingga pengetahuan dan keterampilan menjadi sangat penting bagi dunia kerja. Dalam mencapai cita-cita berupa hasil kerja yang sempurna, bangsa Jepang menyandarkan keberhasilan kerja pada budaya kerja. Norma dan nilai yang baik dijadikan rujukan dalam melakukan kerja. Sebaliknya norma dan nilai yang buruk dijadikan standar untuk dihindari dalam pelaksanaan kerja.

Perusahaan Jepang sangat menyadari bahwa produk yang unggul harus diawali dengan budaya kerja yang terencana, konsisten dilakukan dan melibatkan seluruh level pekerja. Setiap pekerjaan dituntut untuk melakukan pebaikan dan pengembangan kerja secara berkesinambungan. Sekecil apapun, pengembangan/improvement di tempat kerja harus dilakukan. Tentu saja ada apresiasi yang harus diberikan oleh peusahaan kepada misalnya  seperti promosi jabatan dan lain-lain.

Banyak sekali pencapaian dalam dunia korporasi Jepang yang diraih atas nilai-nilai dan pengetahuan yang dapat ditemukan dalam sistem pendidikan yang kompetitif. Penetapan standar yang tinggi dalam sistem penerimaan karyawan baru merupakan salah satu bukti bahwa Jepang menerapkan kerja keras yang diiringi oleh pendidikan yang baik dari universitas dan sekolah.

3.      DAFTAR REFERENSI

Cumming, William K. 1980. Education and Equality in Japan. Princeton, N.J., Princeton University Press.

Hasibuan, Malayu SP, 2000, Manajemen Sumber Daya Manusia, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.

Marsh, Robert M. Mannari, Hiroshi. 1976. Modernization and the Japanese Factory. Princeton, N.J., Princeton University Press.

Saski, Naoto. 1981. Management and Industrial Structure in Japan. London: Pergamon Press, Ltd.

Suryohadiprojo, S. 1987. Belajar dari Jepang (Manusia dan Masyarakat Jepang dalam Perjuangan Hidup). Depok: Universitas Indonesia Press

Wang, James C. F., 1994, "Comparative Asian Politics: Powers, Policy and Change", New Jersey: Prentice Hall

Wiratmo, Masykur. 1992. Ekonomi Pembangunan: Ikhtisar Teori, Masalah dan Kebijakan. Yogyakarta : Media Widya Mandala.